Fraksi Demokrat dan Golkar Belum Fikirkan Interpelasi Soal Gaji Ke-13

Surabaya,(DOC) – Gaji ke-13 ASN dilingkup Pemkot Surabaya yang tak bisa di cairkan karena anggaran masih defisit, memunculkan romur bahwa sejumlah anggota DPRD kota Surabaya akan melayangkan hak interpelasi ke Wali kota Surabaya.

Rumor tersebut juga telah di dengar oleh Ketua Fraksi Golkar, Pertiwi Ayu Krisna, Selasa(9/10/2018).

Menurut Ayu sapaan akrabnya, fraksi Golkar masih belum bersikap atas kemungkinan penggunaan hak interpelasi terhadap Walikota Surabaya soal pencairan gaji ke-13 ASN. Mengingat untuk interpelasi, fraksi harus berkonsultasi dengan partai Golkar

“Kita masih belum rapatkan baik itu dikalangan anggota Fraksi Partai Golkar. Karena beberapa anggotanya ada sejumlah keperluan kunjungan kerja kedewanan dan ada yang menjalankan tugas partai,” ungkapnya.

Ia berharap, persoalan ini bisa diselesaikan dengan berkomunikasi antara Wali kota dan Pimpinan DPRD tanpa harus melayangkan interpelasi.

“Kalau perlu dewan berkunjung ke Walikota dengan mengirimkan surat audensi dulu. Sebenarnya ada persoalan apa, kok Bu Risma(Walikota,red) keberatan dengan pencairan gaji ke 13 itu” tambah Ayu.

Sikap sama juga disampaikan oleh fraksi Demokrat yang juga belum menggelar rapat internal untuk membahas soal interpelasi ke Wali kota soal pencairan gaji ke-13.

Ketua Fraksi Demokrat, Junaedi menyatakan, sebaiknya sebelum interpelasi dilakukan, pimpinan DPRD menjalin komunikasi terlebih dahulu dengan Wali kota.

“Secara pribadi saya berharap agar pimpinan dan anggota mengirim surat ke Gubernur Jatim supaya bisa menjembatani kebuntuan komunikasi antara Dewan dan Walikota,” ungkap Junaedi.

Wakil Ketua komisi D ini mengatakan, Gubernur yang merupakan presentatif pemerintah pusat di daerah diyakini bisa menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan ini. Hal itu juga telah diatur dalam tata tertib (Tatib) DPRD Surabaya.

“Tatib disebutkan kalau mengalami kebuntuan komunikasi bisa berkonsultasi ke jajaran vertikal atau jajaran samping. Kalau gaji ke-13, memang wajib dibayarkan karena sudah ada regulasi dari pemerintah pusat. Apalagi di daerah lain sudah mencairkannya,” tegasnya.

Alasan Wali kota yang tak bisa membayar gaji ke-13 karena PAD belum mencapai target, kata Junaedi, dirinya kurang sepakat. Apalagi objek pajak di Surabaya terjadi penambahan.

“Karena objek pajak peningkatannya sudah ada. Tinggal spirit Pemkot Surabaya dengan meningkatkan fungsi pajak online, pajak hotel, pajak restaurant dan pajak parkir. Kalau itu dioptimalkan akan meningkatkab PAD Surabaya,” jelas Junaidi.

Soal PAD yang dikatakan Wali kota telah tergerus oleh kebutuhan recovery kota, pasca aksi terror bom beberapa waktu lalu, menurut Juanedi, hal itu harus dilengkapi dengan pembuktian data yang pasti. “Apakah benar investor banyak yang lari karena aksi terorisme itu. Berapa jumlahnya, harus sesuai dengan fakta dilapangan,” tandasnya.(lm/r7)