Gubernur DKI Jakarta Usir Penghuni Rusun Tambora Karena Nunggak

 
Jakarta, (DOC) – Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengusir ratusan penghuni rumah susun (Rusun) Tambora, Jakarta Selatan. Pengusiran dilakukan dengan cara menyegel ratusan unit Rusun. Penyebabnya hanya gara-gara penghuni Rusun nunggak pembayaran.
“Sudah (disegel), kalau memang dia nggak ada niat untuk bayar ya memang begitu (diusir),” kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017).
Djarot tidak khawatir bila nantinya warga akan menggelandang usai diusir dari rusun itu. Dirinya menegaskan masih banyak warga membutuhkan hunian tersebut.
“Silakan kalau menggelandang kan juga dioperasi dan ditangkap. Bagaimana pun sekali lagi hidup di Jakarta penuh perjuangan, lihat masih banyak yang ngantri tadi minta rusun,” tutur Djarot.
Djarot menilai alasan warga untuk tidak membayar rusun bukan hal yang dapat dibenarkan. Dia menyebut fasilitas rusun tidak gratis dengan alasan untuk mendidik warga bekerja keras.
“Ingat hidup di Jakarta harus kerja keras penuh perjuangan. Kami tidak mau mendidik warga Jakarta hidup bermalas-malasan. Harus kerja keras, kalau kesulitan mencari kerja alasan saja,” katanya.
Untuk diketahui, Pemerintah DKI Jakarta mulai menyegel unit rumah susun yang menunggak sewa lebih dari tiga bulan. Ada 261 unit rumah susun yang disegel di Rusun Tambora, Jakarta Barat.
“Target ada 261, tapi yang akan dilakukan hari ini ada 105. Sisanya akan dilakukan penyegelan secara bertahap. Ke-105 itu terdiri dari di tower ada 70, sisanya 35 di blok,” kata Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Tambora, Sarjoko di Rusun Tambora, Jakarta Barat.
Di Rusun Tambora sendiri terdapat 879 unit. Unit tersebut dibagi dalam empat blok dan tiga tower. Segel yang terbuat dari kertas ditempelkan pada pintu atau kaca unit yang menunggak sewa. Segel akan dibuka oleh petugas jika mereka sudah membayar sisa tunggakan.
“Kita kasih waktu selama satu minggu untuk melakukan pembayaran di Bank DKI. Jika tidak melakukan pembayaran akan diberi surat peringatan atau pengosongan,” ujar Sarjoko.(dtc/ziz)