
Surabaya,(DOC)- Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, optimis RAPBD Jatim 2020 disahkan pada akhir November 2019. Karena itu, dewan ngebut pengesahan tatib, pembentukan komisi dan badan.
Hal ini untuk menghindari penalti dari pusat. Diantaranya pemotongan DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Mengingat selama ini Pemprov Jatim mendapat reward dari pusat sebesar Rp 77 miliar.
“JujurĀ untuk tahun ini kita tidak bisa mengesahkan RAPBD 2020 tepat 10 November, karena kondisi dewan ada transisi dan semua anggota dewan ikut pembekalan. Namun, kami berupaya pengesahan RAPBD 2020 selesai akhir November atau sebelum bulan Desember,” tegas Kusnadi.
Hal senada juga diungkapkan Ketua FPKB Jatim, Anik Maslachah. Menurutnya, untuk mengejar reward maka pengesahan RAPBD 2020 dilaksanakan sebelum akhir November 2019. Selain itu, untuk menghindari keterlambatan pengesahan RAPBD 2020 kab/kota di Jatim.
“Karena itu kami berupaya sebelum Desember sudah disahkan. Dan saya kira waktu dua minggu sangatlah cukup dibahas komisi-komisi bersama mitra kerja,” kata Anik Maslachah. (jipin)