D-ONENEWS.COM

Ketua DPRD Surabaya Desak Revisi Aturan Mendikbud Soal PPDB Sistem Zonasi

foto : Hearing PPDB dengan Walimurid di komisi D DPRD Surabaya

Surabaya,(DOC) – Ratusan wali murid yang ikut pendaftran peserta didi baru (PPDB) mengadukan nasibnya ke Lembaga DPRD kota Surabaya atas rumitnya system zonasi Kawasan, Rabu(19/6/2019).

Mereka mengaku, bahwa system PPDB dengan menggunakan zonasi Kawasan sangat merugikan para calon siswa yang hendak mendaftar di sekolah negeri, mulai dari SD, SMP hingga SMA/SMK.

Salah satu perwakilan wali murid dari Wonokusumo, kecamatan Semampir Surabaya, Yason Sudarmanto menyatakan, anaknya yang memiliki nilai ujian nasional (UN) tinggi harus terpental dari sekolah negeri, lantaran jarak rumah dengan sekolah tak memenuhi syarat.

“Nilai anak saya tinggi bahkan mendapat predikat istimewa dari sekolah, namun tetap tidak diterima di sekolah negeri. Padahal jarak sekolah yang dipilih dengan rumah hanya 1,5 kilometer saja. Sistem ini perlu diperbaiki,” ungkapnya.

Ia berharap kepada pemerintah untuk bisa menambah kuota PPDB di sekolah neger, agar para caln siswa yang memiliki nilai tinggi bisa ditampung.

“Bagaimana caranya, nambah ruangan atau dibuatkan bedeng-bedeng agar para calon siswa ini bisa sekolah di negeri. Bila perlu ruang kamar mandi diubah menjadi kelas, juga masalah,” tandas pria yang berprofesi sebagai pendeta ini.

Sementara itu, aksi para calon wali murid peserta PPDB se Surabaya ini ditemui oleh Ketua DPRD kota Surabaya, Armudji dan sejumlah anggota komisi D DPRD kota Surabaya.

foto : Ketua DPRD Surabaya, Armudji

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD kota Surabaya, Armudji menyatakan system PPDB dengan mengacu pada zonasi kawasan mulai diberlakukan tahun ajaran 2019, sesuai amanah dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI.

“Mungkin solusinya Pemprov dan Pemkab/kota Bersama pemerhati Pendidikan bisa berkoordinasi dengan Mendikbud agar merevisi aturan PPDB zonasi Kawasan,” kata Armudji.

Ia juga tak mengelak, bahwa dengan system PPDB menggunakan zonasi Kawasan sangat merugikan para wali murid dan siswa untuk mendapatkan sekolah yang bermutu.

“Ini juga di rasakan oleh semua wali murid di seluruh Indonesia. Jangankan PPDB SMP dan SMA/SMK negeri, untuk PPDB sekolah dasar saja juga ketat. Harus dekat dengan sekolah dan siswa berumur 7 tahun, kalau enggak yang nunggu. Saya khawatir dengan aturan zonasi Kawasan ini, akan memicu banyaknya siswa putus sekolah,” pungkas politisi PDIP Surabaya ini.(adv/r7)

Loading...