Surabaya, (DOC) – Berawal dari laporan warga yang kaget nomor antreannya mendadak lompat dari 20 menjadi 78, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bergerak cepat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Puskesmas Medokan Ayu.
Sidak tersebut membongkar kekeliruan fatal manajemen puskesmas dalam menerapkan sistem antrean e-Health.
Cak Eri sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa aduan tersebut masuk langsung melalui nomor hotline pribadinya. Setelah dicek di lokasi, ditemukannya praktik salah kaprah terkait penanganan pasien terlambat.
“Ada laporan warga mendaftar e-Health dapat nomor 20, tapi saat tiba di lokasi berubah jadi 78. Setelah saya periksa, ada kekeliruan sistem. Pasien terlambat justru diberi nomor antrean baru. Harusnya tidak begitu; kalau terlambat, antreannya dilewati lima nomor saja, baru kemudian diperiksa,” tegas Cak Eri, Minggu (18/10/2026).
Seragamkan Standar Pelayanan dengan Rumah Sakit
Tak ingin kejadian serupa terulang, Cak Eri memerintahkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya untuk menyeragamkan seluruh sistem antrean di puskesmas se-Kota Pahlawan dengan standar rumah sakit daerah, seperti RSUD Dr. Mohamad Soewandhie, RSUD BDH, dan RSUD Eka Candrarini.
Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat yang berobat gratis mendapatkan kualitas pelayanan yang setara dengan fasilitas kesehatan berbayar mahal.
“Saya ingin masyarakat kecil di Surabaya yang berobat gratis bisa merasakan pelayanan seperti di rumah sakit mahal. Sistemnya harus sama, tidak boleh ada kebingungan,” ujarnya.
Sindir IGD Berkelir “Film Horor” hingga Minta Maaf ke Warga
Selain membenahi sistem antrean, Cak Eri menyisir kondisi fisik bangunan. Ia menyentil interior ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dinilainya kurang ramah bagi pasien.
“Saya lihat ruang IGD puskesmas warnanya seperti di film-film horor. Ini terkesan menyeramkan. Coba diganti warna yang lebih menarik dan nyaman dipandang. Sebanyak 23 puskesmas rawat inap kondisinya harus bagus semua,” cetusnya.
Ia mematok target kepada Kepala Dinkes Surabaya agar perbaikan fisik dan peningkatan fasilitas seluruh puskesmas tuntas pada 2027.
Atas ketidaknyamanan yang dialami warga, Wali Kota menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia menegaskan evaluasi ini menyasar jajaran manajemen, bukan para tenaga kesehatan (nakes) di lapangan.
“Yang saya tegur manajemennya, bukan nakesnya. Kalau kekurangan tenaga, manajemen harus tambah. Manajemen harus mampu mengelola pelayanan agar masyarakat yang datang berobat tidak malah makin sakit, tetapi segera sembuh,” pungkas Cak Eri.
