Surabaya,(DOC) – DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna pada Kamis(5/6/2025) siang dengan dua agenda utama, yaitu pembahasan Raperda Penetapan Perusahaan Daerah Taman Satwa(PDTS) KBS sebagai Perusahaan Umum Daerah (Perumda), dan soal Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bakhtiar Rifai memimpin jalannya rapat yang turut dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Beberapa fraksi menyampaikan pemandangan umum secara kritis. Fraksi PSI, melalui Wiliam Wirakusuma, menyoroti masalah penyewaan rumah susun secara ilegal.
“Ada indikasi rumah susun di sewakan ke pihak lain. Beberapa mobil berpelat luar Surabaya terparkir di Rusun Wonorejo,” ungkap Wiliam.
Ia meminta Pemkot menertibkan rusun agar warga miskin Surabaya tetap bisa mengakses hunian layak hingga 2029. Wiliam juga mendorong percepatan pembangunan SMP Negeri di tiap kecamatan untuk mendekatkan akses pendidikan warga.
Dalam paripurna Fraksi PKS DPDR Surabaya melalui Johari Mustawan menyoroti Raperda PDTS KBS. Ia menegaskan perlunya pengelolaan profesional dan penyampaian dokumen akademik sebelum pembahasan dimulai. PKS juga meminta Perumda KBS menyusun rencana bisnis lima tahunan dan menyampaikan rencana anggaran kerja tahunan secara profesional.
“KBS harus jadi wahana rekreasi, edukasi, riset, dan konservasi. Pengelolaannya wajib transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” ujar Johari.
Ia juga mengingatkan pentingnya tarif masuk KBS yang terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.
Terkait RPJMD 2025–2029, PKS mengapresiasi masuknya penguatan ketahanan keluarga dan prioritas pendidikan. Mereka juga meminta perhatian serius terhadap sekolah swasta, kesejahteraan guru, serta peningkatan mutu pendidikan agar Surabaya bisa jadi barometer nasional.
PKS menilai penataan ruang dan pembangunan drainase di dalam RPJMD sudah tepat. Mereka juga mendukung masuknya arah kebijakan ekonomi syariah, sejalan dengan visi nasional membangun kemandirian bangsa.(r7)
