Surabaya,(DOC) – PDI-P dan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), tampaknya bakal memiliki peran sentral dalam Pilkada Surabaya 2020. Sebab, kedua partai ini memiliki keunggulan masing-masing.
PKS unggul pada militansi kader-kadernya, sedangkan PDI-P menempati urutan pertama partai pilihan masyarakat.
Sebagai incumbent, PDI-P benar-benar sangat hati-hati memilih calon wali kota. Mengingat Surabaya menjadi barometer dalam Pemilu 2024. Karena itu, tak heran jika sampai saat ini Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri belum menentukan kader yang akan direkom untuk bertarung pada Pilkada Surabaya, 9 Desember 2020.
Sedangkan PKS sudah menentukan pilihan masuk koalisi besar pengusung Machfud Arifin (MA).
“Potensi menang calon wali kota yang diusung PDI-P dan PKS dalam Pilkada Surabaya sangat besar,” ujar Direktur Eksekutif Jhon Consulindo Lasiono kepada wartawan, Kamis (13/8).
Lasiono mengaku, berdasarkan survei dengan metode kuantitatif yang dilakukan mulai 2-15 Juli lalu, hasilnya PDI-P menempati urutan pertama partai yang banyak dipilih masyarakat dengan 28,5 persen, disusul PKB 10,1 persen, Partai Geridra 9,5 persen, Partai Golkar 8,8 persen, PKS 8,7 persen, Partai Demokrat 7,4.
“Sedangkan PKS unggul dari militansi partai. Karena itu, siapapun calon yang diusung PKS jangan dikesampingkan,” ungkap dia.
Ditanya bagaimana jika kader PKS tidak maju atau tidak terpilih menjadi calon wakil wali kota? Lasiono menegaskan semua itu tergantung PKS bagaimana meramunya.”Sampai saat ini mereka ingin pendamping MA nanti dari PKS,” jelas dia.
Dalam survei dengan jumlah sampel 500 responden dan margin error 4,8 persen ini, konstituen PKS sangat militan terhadap calon yang diusung PKS dengan 76,5 persen, disusul PDIP 68,4 persen, PAN 53,4, Partai Golkar 52,7, Partai Gerindra 51,5, Partai Demokrat 48,6, PKB 48,2. Dari data ini dapat dijelaskan bahwa militansi dukungan terhadap calon wali kota yang didukung PKS cukup tinggi.
Menurut dia Pilkada Surabaya mendapat perhatian elit nasional dan partai-partai besar. Hal ini karena Kota Pahlawan dipandang sebagai barometer untuk mendulang pemenangan, terutama dalam Pemilu 2024.
“Tapi semua masih bisa berubah, PKS persentasenya bisa naik, begitu juga dengan PDI-P. Ini bisa terjadi kalau keduanya terus melakukan kampanye, baik di internal maupun eksternal,” terang dia.
Namun begitu, peluang PDI-P mendapatkan keuntungan juga cukup besar. Militansi kader partai di bawah 50 persen, bisa beralih dukungan ke PDI-P sangat terbuka. Sebab, ada kemungkinan, kader tidak akan memilih calon wali kota yang didukung partai.
“Di Surabaya karakter masyarakatnya berbeda dengan daerah lain. Kalau di Surabaya memilih partai dulu, baru figur. “Siapapun calonnya punya potensi menang, baik dari pemilih limpahan maupun kader sendiri, ” tandas dia.
Selain itu, faktor Tri Rismaharini juga sangat menentukan. Berdasarkan survei, 94 persen kinerja Risma dianggap bagus. Kinerja Risma dikonversi sebagai hasil kerja PDI-P. (dhi)
