Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, merespons pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Respon ini di sampaikan dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Surabaya pada Kamis, 1 Agustus 2024.
Wali Kota Eri menjelaskan bahwa setelah tanggapan dan jawaban di berikan, tahap selanjutnya adalah pembahasan oleh masing-masing komisi DPRD untuk segera di sahkan.
“Ini merupakan tanggapan atas pertanyaan dari fraksi, yang kemudian akan di tindaklanjuti oleh komisi masing-masing,” ujar Wali Kota Eri.
APBD 2025, lanjut Eri, akan di prioritaskan untuk sektor kesehatan, penanganan banjir, dan pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dari peningkatan anggaran untuk gedung dan bangunan sebesar 33,71 persen. Selain itu, anggaran untuk jalan, jaringan, dan irigasi juga meningkat sebesar 16,74 persen.
Skema Telah Disiapkan
Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini menjelaskan bahwa berbagai skema telah di siapkan untuk mengimplementasikan prioritas tersebut. Salah satu prioritasnya adalah penanganan banjir, dengan melanjutkan pekerjaan saluran pembagian Wiyung yang akan terintegrasi hingga Gresik, di targetkan selesai pada 2026.
“Untuk proyek jalan dari Wiyung hingga Gresik, termasuk di area Gunungsari dan depan Pondok Benowo Indah, perlu di selesaikan karena targetnya selesai pada 2026. Semua saluran tersebut akan di integrasikan,” jelasnya.
Selain itu, prioritas pada sektor kesehatan akan di fokuskan pada pembangunan dan perbaikan gedung rumah sakit serta puskesmas di setiap kelurahan.
“Ada perbaikan gedung rumah sakit, serta pengembangan Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan Layanan Integrasi Layanan Primer (ILP). Setiap kelurahan harus memiliki satu ILP sebagai contoh dari Kementerian Kesehatan, agar masyarakat merasa lebih nyaman saat berobat,” paparnya.
Untuk pengentasan kemiskinan, Wali Kota Eri menyatakan bahwa skema yang sudah ada. Seperti program padat karya dan pelatihan kerja oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), akan tetap dipertahankan.
“Pengentasan kemiskinan telah kami lakukan melalui program padat karya serta pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan,” tutupnya. (r6)