Surabaya, (DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya mengatasi permasalahan banjir. Setelah melakukan berbagai langkah pada 2024, Pemkot kembali melanjutkan komitmennya di tahun 2025. Penanganan banjir kini menjadi program prioritas utama.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, sekitar Rp1,4 triliun telah di alokasikan untuk program ini. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebutkan bahwa tambahan anggaran juga sedang di bahas dengan DPRD. Anggaran tersebut di rencanakan untuk menangani 180 titik banjir di Surabaya secara bertahap.
Wali Kota Eri menegaskan, setelah pembahasan anggaran rampung, Pemkot akan mempublikasikan rincian belanja wajib. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui program prioritas pada 2025.
“Belanja wajib itu mencakup BOPDA, pembayaran BPJS, gaji pegawai, listrik, hingga penanganan stunting. Setelah itu selesai, sisa anggaran di gunakan untuk program lain,” jelas Eri, Minggu (12/1/2025).
Ia juga menambahkan bahwa setiap kepala dinas akan memaparkan rencana anggaran di bidangnya masing-masing. Salah satunya adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM). Dinas ini bertanggung jawab menangani 180 titik rawan banjir.
Penanganan Terpadu dan Bertahap
Menurut Wali Kota Eri, setiap wilayah penanganan banjir akan di kelola secara menyeluruh dalam satu catchment area. Pendekatan ini memastikan pekerjaan tidak di lakukan setengah-setengah sehingga hasilnya optimal.
Eri mencontohkan, beberapa titik seperti Dukuh Kupang dan Pakal Madya kini sudah bebas banjir. Namun, di beberapa lokasi lain, banjir masih terjadi karena pengerjaan belum di lakukan.
“Jika box culvert di bangun di satu titik, maka area tersebut tidak banjir lagi. Tapi di lokasi lain, pengerjaan harus menunggu tahap berikutnya,” ungkap Eri.
Pemkot juga memprioritaskan perkampungan yang rawan banjir. Salah satu fokusnya adalah kampung yang belum memiliki saluran U-Ditch.
“Kampung yang banjir akan kami kerjakan lebih dulu. Kalau tidak banjir, pengerjaannya bisa di tunda ke tahun berikutnya,” tambah Eri.
Eri menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program ini. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami titik mana saja yang menjadi prioritas.
“Pembangunan infrastruktur di lakukan bertahap sesuai anggaran. Proyek ini akan kami selesaikan secara maksimal agar warga merasakan manfaatnya,” tutup Eri. (r6)
