Surabaya,(DOC) – Data stunting di Surabaya kembali jadi sorotan. BPS mencatat angka prevalensi stunting sebesar 4,8% pada 2022. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hanya melaporkan angka 1,6% di tahun yang sama. Selisih 3,2% ini memunculkan pertanyaan serius tentang akurasi dan koordinasi data antar lembaga.
Perbedaan ini bukan sekadar soal metode pengumpulan atau cakupan wilayah. Masalah utamanya terletak pada minimnya keterbukaan data dan lemahnya koordinasi antar institusi.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai ego sektoral menjadi penghambat utama. “Problem utama sistem pemerintahan kita adalah ego sektoral. Data dari BPS tidak pernah di berikan secara terbuka kepada Pemda,” ujar Fathoni, Sabtu(10/5/2025).
Menurutnya, data BPS seharusnya menjadi acuan semua kebijakan, baik pusat maupun daerah. Tanpa akses penuh, program pembangunan sulit di evaluasi secara objektif. “Kalau data dasarnya beda, penanganan pasti juga beda. Masyarakat bingung mana yang benar,” tegasnya.
Perlu Sinkron Data Antar Lembaga
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, juga mengeluhkan hal serupa dalam Munas VII APEKSI 2025. wali Kota Surabaya ini menekankan pentingnya sistem satu data stunting yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kalau data kami tidak sinkron dengan BPS, bagaimana kami bisa tepat sasaran? Intervensi jadi tidak akurat,” ujar Eri. Ia menyambut baik langkah Kemendagri dan BPS yang mulai membuka data secara detail, by name by address.
Eri menyebut data lengkap akan membuat intervensi lebih efektif. Pemkot bisa langsung turun tangan, tanpa menunggu perintah pusat. “Jangan sampai data hanya jadi angka di atas kertas,” katanya.
Baik Fathoni maupun Eri sepakat: semua pihak harus duduk bersama dan membuka data secara transparan. Ego sektoral harus ditinggalkan. Sinergi data harus dibangun demi kesejahteraan rakyat.
Perbedaan data seperti ini bukan sekadar teknis. Ini mencerminkan lemahnya integrasi dalam birokrasi. Di era digital dan reformasi birokrasi, satu data nasional bukan lagi wacana, melainkan kebutuhan mendesak.
Harapan besar kini ada di tangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sistem data yang terbuka, akurat, dan dapat diakses hingga ke daerah harus segera diwujudkan. Tanpa itu, pembangunan hanya akan meleset dari sasaran.(r7)
