Surabaya (DOC) – Saat membuka Muktamar Internasional Fikih Peradaban, Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin berharap adanya kesetaraan negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan PBB.
Dalam kesempatan ini KH Ma’ruf Amin bahkan berharap agar PBB memberikan kuota Dewan Keamanan bagi negara berkembang. Sehingga salah satu negara berkembang bisa mendapatkan hak veto.
Keinginan itu didasari masih terjadi konflik antar negara, utamanya negara berkembang, sehingga perlu adanya kesetaraan anggota PBB. Terlebih lagi, Muktamar Internasional ini juga melihat kembali adanya Piagam PBB.
“Seperti pendudukan Israel di Palestina, serangan multinasional ke Irak. Perang Rusia-Ukrania yang kemudian berdampak secara global,” ujarnya saat membuka Muktamar Internasional 1 Abad NU, Senin (6/2).
Oleh karena itu, sambung mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, harus diperkuat dengan memberikan kesetaraan hak antar anggota.
“Dan menambah representasi sebagai anggota tetap dewan keamanan yang mempunyai hak veto dari negara berkembang,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf Amin juga mendorong agar forum-forum internasional disemarakkan. Sehingga pembahasan global dan kepedulian antarbangsa lebih intens.
“Diperbanyak forum-forum internasional yang memberi pengaruh kuat terhadap PBB,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Peringatan Hari Lahir (Harlah) 1 Abad NU, Zannuba Arifah Chafsoah atau yang biasa disapa Yenny Wahid menegaskan, kalau dunia sudah berubah. Semua tidak hanya berpusat ke Amerika Serikat, tapi ada kekuatan baru.
“Banyak poros baru, kekuatan baru. China naik, ada Rusia, ada Amerika, Timur Tengah berperan. Indonesia pun ditunggu perannya,” kata dia.
Tentunya, sambung salah satu putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, harus ada kesepakatan antar negara untuk menentukan arah masa depan. Nah, hal tersebut dapat dilakukan melalui forum di PBB.
“Institusi internasional seperti PBB harus dikuatkan. Karena dia (PBB) wadah kesepakatan dunia,” tandasnya.