Surabaya, (DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melantik 223 pejabat struktural dari berbagai perangkat daerah (PD) dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732. Prosesi pelantikan berlangsung di Graha Sawunggaling, Sabtu (31/5/2025), dan di pimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Pejabat yang di lantik terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri menekankan pentingnya rotasi jabatan sebagai bentuk penyegaran birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Jabatan jangan di pegang terlalu lama. Dua tahun, maksimal 2,5 tahun. Harus berpindah agar kemampuan berkembang,” tegas Eri.
Ia menjelaskan, dari total 223 pejabat yang dilantik, sebanyak 55 orang naik jabatan melalui proses seleksi proposal, sementara sisanya mengalami rotasi berdasarkan hasil asesmen dan evaluasi tim Baperjakat.
Rotasi, kata Eri, bertujuan mendorong para ASN agar memiliki pengalaman lintas sektor dan memahami tantangan di berbagai PD. Hal ini penting untuk memperluas wawasan, memperkuat kemampuan analisis, serta membentuk birokrasi yang adaptif dan kompeten.
“Kalau terus berada di posisi yang sama, maka ilmunya berhenti di situ saja. ASN harus tahu beban kerja di unit lain,” tambahnya.
Persetujuan Kementrian
Pelantikan ini, lanjut Eri, juga telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara. Semua penempatan di lakukan dengan pendekatan sistem merit yang mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, dan latar belakang pendidikan.
Ia juga meminta Tim Baperjakat menempatkan ASN sesuai bidang keahliannya. Untuk posisi teknis, pejabat harus menguasai substansi teknis secara mendalam. Sedangkan untuk jabatan manajerial, latar belakang pendidikan magister atau doktoral sangat di perlukan.
“Kalau pejabat hukum tidak paham aspek perdata atau pidana, maka penempatan itu tidak tepat. ASN harus siap di ukur dari kompetensinya,” jelasnya.
Wali Kota Eri kembali menegaskan bahwa birokrasi adalah pilar pelayanan publik, bukan alat politik. Ia menutup sambutannya dengan ajakan agar seluruh ASN menjaga netralitas dan fokus pada pengabdian kepada masyarakat.
“Birokrasi harus menjadi penggerak pelayanan. Bukan kepanjangan tangan politik kekuasaan,” pungkasnya. (r6)
