Surabaya, (DOC) – Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD resmi menyepakati Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Penandatanganan dokumen di lakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (9/4/2025).
Wali Kota Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Adi Sutarwijono menandatangani langsung dokumen tersebut. Ranwal RPJMD ini akan menjadi panduan arah pembangunan Surabaya selama lima tahun ke depan.
Menurut Eri, RPJMD memuat visi besar: transformasi Surabaya menjadi kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan.
“Dokumen ini menjabarkan misi dan program strategis secara rinci. Mulai dari pembangunan karakter warga, penguatan ekonomi, hingga rencana kerja tiap tahun,” kata Eri usai rapat.
Ia mencontohkan, target pertumbuhan ekonomi sudah di tetapkan untuk setiap tahun, mulai 2026 hingga 2029. Begitu pula dengan program pengentasan kemiskinan dan pembangunan sektor lainnya.
“Semua target sudah terukur dan di sepakati bersama,” ujarnya.
Selain ekonomi, RPJMD juga mencakup pembangunan infrastruktur. Beberapa proyek prioritas antara lain: diversifikasi kawasan Gunungsari, pembangunan Jalan Menganti–Wiyung menuju Gresik, serta rumah sakit bagi masyarakat miskin.
“Termasuk juga jembatan baru untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Karangpilang,” tambahnya.
Sektor Pendidikan
Di sektor pendidikan, Pemkot menekankan pemerataan akses dan kualitas layanan. RPJMD turut mengatur jumlah sekolah dan rombongan belajar agar sesuai kebutuhan.
“Kesetaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara DPRD dan pemerintah kota,” tegas Eri.
Soal pendanaan, Eri memastikan bahwa Surabaya punya kekuatan fiskal mandiri. Banyak program di biayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan hanya dari pemerintah pusat.
“Alhamdulillah kita termasuk kota dengan kekuatan fiskal tertinggi. Sudah di akui dan mendapat penghargaan dari pusat,” katanya.
Sementara itu, pengembangan transportasi massal juga masuk dalam RPJMD. Salah satu rencananya adalah pengoperasian jalur rel ganda pada 2027, yang akan terhubung ke Sidoarjo dan Gresik. Layanan ini akan di koneksikan dengan transportasi lokal seperti Wira Wiri.
Di sisi lain, Ketua DPRD Adi Sutarwijono menjelaskan bahwa pembahasan Ranwal RPJMD telah mengikuti aturan yang berlaku. Salah satunya adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mewajibkan kepala daerah mengajukan Ranwal RPJMD paling lambat 40 hari setelah di lantik.
“Pembahasan di lakukan dalam rapat konsultasi antara DPRD dan Pemkot pada 8 April. Di lanjutkan melalui rapat Badan Musyawarah di hari yang sama,” ujar Adi. (r6)