Gangguan pertama terjadi pada pukul 15.20 WIB akibat muatan truk yang terjatuh dan menghalangi jalur rel di JPL No. 398 Km 223+500/600, petak jalan Stasiun Kandangan–Stasiun Tandes. Informasi awal di terima dari petugas penjaga perlintasan dan segera di tindaklanjuti oleh PPKA Stasiun Tandes.
“Pada edisi kali ini, kami mengangkat tema penertiban satu alamat yang terdiri dari beberapa rumah. Yang perlu di pahami, bangunan rumah itu adalah identitas,” ujar Eddy, Sabtu (31/1/2026).
“Dengan non tunai ini, tidak ada lagi uang yang keluar secara langsung. Kalau ada pengusaha Surabaya yang lahannya di kuasai pihak tertentu, tolong sampaikan ke Satgas Anti-Premanisme,” ujar Eri, Jumat (30/1/2026).
“Kami bekerja berdasarkan Perda dan Perwali. Itulah dasar kami dalam melakukan pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan parkir di seluruh wilayah Kota Surabaya,” ujar Trio.
“Kami sudah sampaikan secara terbuka bahwa kewenangan pemeriksaan dan pengenaan Tipiring tidak ada di Dishub,” ujar Trio kepada wartawan usai audiensi.
Dalam amanatnya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa Surabaya sebagai kota metropolitan menghadapi risiko bencana yang bersifat multidimensi.
“Sekarang kewenangan fisik bangunan sekolah bukan lagi di DPRKPP, tetapi melekat di Dinas Pendidikan sesuai aturan dan nomenklatur yang baru,” ujar Eri, Kamis (29/1/2026).
“Alhamdulillah, di Polrestabes Surabaya sekarang sudah ada Kasat baru yang khusus menangani perempuan dan anak. Ini menjadi penguatan agar program perlindungan perempuan dan anak di Surabaya bisa berjalan lebih masif,” ujar Eri.
“Keamanan harus kita jaga bersama. Tidak bisa hanya di jaga oleh Polrestabes atau Pemkot Surabaya saja,” ujarnya.
Upaya ini di lakukan melalui sinergi PGN dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna menjamin keamanan, keandalan, serta optimalisasi penyaluran gas bumi bagi kebutuhan operasional rumah sakit.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
