President Director Biznet, Adi Kusma, menilai kebijakan efisiensi melalui pengurangan mobilitas tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk bekerja lebih nyaman dari rumah. Namun, di sisi lain, hal ini juga menuntut keandalan infrastruktur digital yang semakin tinggi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 57 Tahun 2026 adalah hari ini pertama pelaksanaan WFH.
Di tengah fleksibilitas tersebut, aparatur sipil negara (ASN) tetap didorong untuk turun langsung ke lapangan. Sejak pagi, ratusan pegawai dari berbagai perangkat daerah (PD) menyisir bantaran Kali Tebu, mulai dari Jembatan Pogot hingga Jembatan Kedinding Asrori di kawasan Tanah Kali Kedinding, Surabaya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa mulai kini ASN di lingkungan Pemkot Surabaya wajib menjalankan WFH satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap Jumat. Skema ini diharapkan tidak sekadar menjadi perubahan teknis, melainkan mendorong pergeseran cara kerja menuju sistem yang lebih modern dan terukur.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menyambut positif imbauan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penerapan WFH di kalangan dunia usaha tidak bisa dilakukan secara seragam di semua sektor.
“Pilihan hari Rabu kita tanyakan kepada netizen dan dominan mereka menghendaki hari itu sebagai pilihan tepat bagi ASN untuk WFH,” ujarnya, Minggu (5/4).
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai strategis dalam merespons dampak turbulensi geopolitik dan tekanan energi global. Meski demikian, ia menilai kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor.
“Kami mendukung WFH karena sejalan dengan kebijakan pusat, tetapi implementasinya harus terukur dan terarah,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
“Saya sampaikan, kerjanya pemerintah kota ini bukan lagi saya lihat kerja, tapi lihat output-outcome. Maka setiap orang itu bertanggung jawab terhadap kampung,” ujar Wali Kota Eri, Rabu (1/4/2026).
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
