Lumajang,(DOC) – Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai menunjukkan hasil. Dalam dua bulan pelaksanaannya, April hingga Mei 2026, Pemkab Lumajang berhasil menghemat belanja operasional sebesar Rp464,07 juta.
Pemkab Lumajang mulai memberlakukan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) non-pelayanan sejak 2 April 2026. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lumajang, Sunyoto, mengatakan penghematan terjadi pada sejumlah pos belanja operasional, mulai dari listrik dan air, bahan bakar minyak (BBM), perjalanan dinas hingga biaya lembur pegawai.
“Secara total terdapat penghematan belanja dari April ke Mei 2026 sebesar Rp464,07 juta. Ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH memberikan dampak nyata terhadap efisiensi belanja daerah,” kata Sunyoto, Rabu (17/6/2026).
Tagihan Listrik dan BBM Turun
Sunyoto menjelaskan, penghematan terbesar berasal dari menurunnya penggunaan fasilitas perkantoran. Tagihan listrik dan air yang pada April 2026 mencapai Rp636,5 juta turun menjadi Rp509,31 juta pada Mei 2026.
“Belanja listrik dan air turun sekitar Rp127,18 juta atau hampir 20 persen dibanding bulan sebelumnya,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Lumajang juga menekan pengeluaran BBM kendaraan dinas. Belanja BBM turun dari Rp491,31 juta pada April menjadi Rp402,08 juta pada Mei atau berkurang Rp89,23 juta.
Perjalanan Dinas dan Lembur Ikut Menyusut
Efisiensi juga terlihat pada anggaran perjalanan dinas. Pemkab Lumajang memangkas pengeluaran perjalanan dinas dari Rp673,49 juta menjadi Rp578,21 juta sehingga menghemat Rp95,28 juta atau sekitar 14,15 persen.
Sementara itu, biaya lembur ASN menjadi penyumbang efisiensi terbesar selama pelaksanaan WFH. Pengeluaran lembur yang sebelumnya mencapai Rp534,16 juta pada April turun menjadi Rp381,78 juta pada Mei 2026.
“Belanja lembur berkurang Rp152,38 juta atau sekitar 28,53 persen. Ini menjadi penyumbang penghematan terbesar selama pelaksanaan WFH,” jelas Sunyoto.
Penghematan Diprediksi Terus Bertambah
Pemkab Lumajang memperkirakan tren penghematan akan berlanjut pada Juni 2026. Apalagi, Bupati Lumajang mengeluarkan kebijakan baru yang melarang penggunaan kendaraan dinas roda empat. Kebijakan tersebut diyakini mampu menekan belanja BBM dan biaya perawatan kendaraan.
“Untuk bulan Juni belum bisa kami sajikan secara rinci karena periodenya masih berjalan. Namun melihat kebijakan terbaru, kami memperkirakan angka penghematan akan meningkat lebih besar,” pungkasnya. (r7)
