Surabaya, (DOC) – Ketua DPD Gardu Prabowo Provinsi Jawa Timur, Hariadi Nugroho, mendesak Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya untuk segera mencabut seluruh stiker barcode aplikasi SIBOYO yang telah terlanjur tertempel pada gerobak Pedagang Kaki Lima (PKL).
Langkah tegas ini disuarakan usai ditemukannya sejumlah kejanggalan teknis dan dugaan penyimpangan dalam operasional aplikasi tersebut di lapangan.
Hariadi mengungkapkan bahwa temuan tersebut bermula saat timnya melakukan pengecekan pada rombong PKL di wilayah Kelurahan Menanggal, Surabaya, sekitar dua hari lalu.
Saat stiker bertuliskan logo aplikasi SIBOYO dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) tersebut dipindai (scan), hasilnya justru mengarahkan transaksi pembayaran ke platform yang terindikasi berada di luar negeri (Cina).
“Stiker itu jelas memuat logo aplikasi SIBOYO, ada barcode-nya, serta mencantumkan nama Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Namun saat di-scan melalui platform pembayaran QR, yang muncul justru transaksi yang mengarah ke luar negeri. Ini harus diluruskan agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban penyesatan atau kerugian finansial,” tegas Hariadi.
Beda Klaim Dinas dan Temuan Lapangan
Menanggapi klaim dari pejabat Dinkopumdag Kota Surabaya yang menyatakan bahwa barcode tersebut bukanlah kanal pembayaran melainkan pintasan (shortcut) menuju aplikasi SIBOYO, Hariadi menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Ia mengaku telah melakukan pengecekan ulang di lokasi yang sama untuk memastikan fungsi barcodetersebut.
“Saya uji lagi menggunakan Google Lens, dan barcode tersebut tetap tidak bisa menyambung ke aplikasi SIBOYO. Lantas dasar dari statement pejabat dinas tersebut apa? Apakah sudah turun dan menginvestigasi langsung di lapangan,”ujarnya, Kamis (22/10/2026).
Tak hanya persoalan barcode, Hariadi juga menyoroti keandalan (reliability) dari aplikasi SIBOYO itu sendiri. Ketika mencoba mengunduh aplikasi tersebut secara manual melalui Play Store, proses pendaftaran (sign-up) pengguna selalu gagal dan aplikasi tidak dapat difungsikan.
Lebih lanjut, Hariadi menyayangkan masalah teknis ini karena dianggap dapat mencederai nama baik dan keberlangsungan program KKMP yang digagas pemerintah.
Padahal, KKMP memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian warga di tingkat kelurahan.
Selain masalah akses, pihaknya juga menerima keluhan terkait harga komoditas yang tercantum di dalam aplikasi SIBOYO.
“Ada keluhan dari warga bahwa harga barang yang ditampilkan di aplikasi SIBOYO justru lebih mahal dibandingkan toko-toko di sekitarnya. Jika demikian, lantas di mana letak kemanfaatannya bagi pedagang dan warga,” kritiknya.
Hariadi juga mempertanyakan skema kerja sama pembentukan aplikasi SIBOYO yang melibatkan pihak swasta atau pihak ketiga.
Menurutnya, Pemkot Surabaya melalui Dinkopumdag harus transparan mengenai korelasi, pembagian keuntungan dan mekanisme pengawasan proyek tersebut.
Atas rentetan persoalan ini, DPD Gardu Prabowo Jawa Timur mendorong Pemkot Surabaya untuk melakukan sosialisasi aplikasi SIBOYO kepada masyarakat dan menarik semua stiker yang terlanjut tertempel.
“Jangan sampai program pemerintah yang tujuannya bagus untuk memperkuat ekonomi kerakyatan justru dijegal oleh kelalaian pengawasan dan pengelolaan teknis yang kurang matang,” pungkasnya.
