Tertibkan 26 Lapak Sampah Ilegal di Keputih, Pemkot Surabaya Buka Opsi Sewa Lahan Aset Bagi Paguyuban

Tertibkan 26 Lapak Sampah Ilegal di Keputih, Pemkot Surabaya Buka Opsi Sewa Lahan Aset Bagi Paguyuban
Kepala DlH M Fikser saat melakukan proses penertiban. (Foto: Ist)

Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya menertibkan 26 persil usaha pemilahan sampah tak berizin di kawasan Keputih Tegal Selatan, Kecamatan Sukolilo, menyusul keluhan warga soal bau menyengat dan pencemaran lingkungan.

Meski aktivitas pemilahan dihentikan sementara, Pemkot menyiapkan jalan keluar berupa skema sewa lahan aset pemerintah agar para pelaku usaha tetap bisa mencari nafkah secara legal.

Bacaan Lainnya

Penertiban yang berlangsung sejak Kamis (12/11/2026) ini menyasar titik usaha pemilahan yang berada di sisi Taman PUPR. Dari total 38 persil lahan di kawasan tersebut, petugas menemukan 26 persil menjalankan aktivitas pengelolaan sampah tanpa mengantongi izin dan menyalahi aturan lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M Fikser mengungkapkan, persoalan utama yang memicu keresahan warga adalah penumpukan sampah basah serta residu sisa pemilahan yang dibiarkan menumpuk di lokasi, alih-alih dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

“Residu atau hasil sampah yang harusnya dibuang ke TPA itu ditinggalin, bau. Sehingga kemudian setelah kita melakukan pengecekan dan melakukan verifikasi kembali di lapangan, rata-rata memang tidak punya izin,” kata Fikser, Minggu (15/11/2026).

Sebelum tindakan tegas diambil, Pemkot Surabaya telah melakukan mediasi ulang dengan pengelola. Namun, penertiban tetap dijalankan lantaran aktivitas tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Solusi Lahan Aset bagi Paguyuban

Menyadari aktivitas tersebut menyangkut mata pencaharian warga, Pemkot Surabaya tidak lantas menutup ruang usaha mereka secara permanen.

Fikser menyatakan akan mengundang paguyuban pengelola sampah setempat untuk merumuskan mekanisme usaha yang sesuai standar lingkungan.

Pemkot bahkan membuka opsi pemanfaatan tanah aset pemerintah melalui skema sewa bagi paguyuban yang membutuhkan lokasi usaha baru yang layak.

“Dengan izinnya Pak Wali, aset pemerintah kota mereka bisa sewa untuk melakukan aktivitas pengelolaan sampah. Tetapi pertama tenaga kerjanya harus dari warga Surabaya. Yang kedua mereka harus memenuhi standar sebagaimana yang diatur dalam peraturan lingkungan hidup,” tegas Fikser.

Baca Juga:  Pindahkan Puluhan Bengkel Jalan Nias ke Menur, Pemkot Surabaya Pastikan Omzet Tetap Berjalan

Pengepul Masih Diizinkan Beroperasi

Di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya melakukan verifikasi ketat terhadap 25 bangunan yang dimohonkan DLH untuk ditertibkan. Petugas memilah mana bangunan yang sekadar menjadi tempat pengepulan barang bekas dan mana yang melakukan pemilahan sampah basah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti menjelaskan, bangunan yang terbukti menumpuk sampah basah dan menghasilkan cairan lindi penyebab bau langsung dikosongkan dan disegel.

“Untuk pengepul sementara dia tetap diizinkan melakukan, karena itu tempatnya adalah pribadi dan tidak menimbulkan pencemaran. Tapi untuk yang melakukan pemilahan sampah akan dilakukan penyegelan, sebagai tanda penghentian aktivitas,” ujar Irna.

Irna menambahkan, sosialisasi dan pengecekan status kepemilikan lahan baik aset pemkot maupun lahan pribadi telah dilakukan bersama pihak kecamatan dan kelurahan sejak hampir sebulan lalu.

Ia pun mengimbau para pekerja agar tetap kondusif dan segera melengkapi perizinan. “Kepada para pekerja untuk tidak terprovokasi kepada hal-hal yang menimbulkan gangguan trantibum. Pemerintah Kota Surabaya pada hakikatnya melaksanakan penertiban untuk kepentingan seluruh warga Kota Surabaya,” pungkasnya.

Pos terkait