Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Surabaya mematok target tegas terkait kesejahteraan tenaga pendidik.
Dalam momentum jalan sehat menyongsong HUT Ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Balai Kota, Sabtu (14/11/2026), Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa seluruh guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu di Kota Pahlawan harus sudah tersertifikasi paling lambat pada tahun 2027.
Di hadapan belasan ribu tenaga pendidik, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Febrina Kusumawati, serta anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya yang hadir di lokasi, Wali Kota Eri menginstruksikan jajaran eksekutif dan legislatif untuk mengawal ketat penganggaran.
Ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi merupakan prioritas mutlak yang harus direalisasikan tanpa pengecualian.
“Apalah arti kalau kita ada kegiatan yang banyak tapi ada guru yang belum tersertifikasi. Jadi semua guru yang saya ingin dari PPPK Penuh Waktu, PPPK Paruh Waktu, dan guru PNS di 2027 tidak ada yang belum tersertifikasi, semuanya sudah harus tersertifikasi,” tegas Wali Kota Eri.
Menanggapi instruksi tersebut, Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati menyatakan kesiapannya untuk segera memetakan ulang data guru yang belum mengantongi sertifikat pendidik.
Berdasarkan data saat ini, tercatat ada sekitar 800-an guru di Surabaya yang belum tersertifikasi, di mana sebagian besar terkendala syarat minimal masa kerja mengajar selama dua tahun dari pemerintah pusat.
“Nanti akan kita petakan lagi dari angka yang saya sebut, siapa saja yang sudah memenuhi syarat minimal masa kerja maka akan kita berangkatkan. Kami optimalkan koordinasi dengan Kementerian untuk bisa seperti apa yang diperintahkan Pak Wali tadi, bahwa guru di 2027 harus selesai semua sertifikasinya tercapai,” jelas Febrina.
Ketua PGRI Kota Surabaya, Agnes Warsiati, menyambut antusias komitmen kuat Pemkot Surabaya ini.
Menurutnya, sertifikasi merupakan secercah harapan besar bagi para pendidik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sehingga mereka dapat mendedikasikan diri dalam mengajar dengan lebih tenang dan fokus.
“Saya sangat gembira, karena itu yang diharapkan oleh guru karena berdampak pada peningkatan ekonomi mereka. Jadi guru-guru sangat berharap agar sertifikasinya bisa terwujud. Oleh sebab itu, saya sangat berterima kasih kepada Pak Wali Kota, Bu Kadispendik, serta jajaran DPRD sehingga ini bisa benar-benar diwujudkan,” ujar Agnes.
Fokus Infrastruktur dan Adaptasi Digital
Selain menuntaskan target sertifikasi guru di 2027, Wali Kota Eri juga menyoroti pentingnya kenyamanan lingkungan belajar. Pemkot Surabaya telah menyiapkan alokasi anggaran khusus di tahun 2027 untuk perbaikan fasilitas sekolah negeri, dengan prioritas pada renovasi toilet siswa agar representatif dan nyaman.
Ia juga memperingatkan para kepala sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah secara konsisten. Pemkot berencana menerapkan sistem evaluasi berbasis bendera (bersih dan kotor) serta membuka ruang laporan langsung via WhatsApp jika ditemukan kendala penanganan kebersihan di lapangan.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kota Surabaya terus mendorong adaptasi digital bagi para guru lintas generasi.
Pelatihan teknologi informasi secara berkala disisir untuk memastikan seluruh tenaga pendidik, termasuk guru senior, cakap mengoperasikan perangkat digital guna menunjang kualitas pembelajaran menuju Indonesia Emas 2045.
