Jakarta, (DOC) – Kementerian Keuangan (Kemenkue) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun sampai 30 Juni 2026. Angka ini naik 3,76% dari level utang pada Maret 2026 yang sebesar Rp9.920,42 triliun.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), posisi utang pemerintah sampai akhir kuartal II-2026 itu setara dengan 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari total utang tersebut, mayoritas utang masih berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.966,79 triliun atau sekitar 87,11% dari total utang pemerintah. Sementara sisanya, komponen pinjaman tercatat sebesar Rp1.326,90 triliun atau 12,89%.
Data tersebut menunjukkan struktur pembiayaan pemerintah masih bertumpu pada instrumen pasar keuangan melalui penerbitan obligasi negara.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” dikutip dari laman resmi DJPPR Kemenkeu, Jumat (14/8/2026).
Berdasarkan data yang tercantum dalam website resmi DJPPR, rasio utang terhadap PDB berada di level 41,26%. Angka tersebut sejatinya masih berada di bawah batas maksimal rasio utang yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60% terhadap PDB.
Sebelumnya, hingga 31 Maret 2026 posisi utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun. Angka ini naik 2,9% dari level Rp9.637,99 triliun pada Desember 2025. Dari total tersebut, mayoritas utang masih berasal dari penerbitan SBN yang mencapai Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22% dari total utang pemerintah. Sementara itu, komponen pinjaman tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun. (rd)
