Surabaya (DOC) – Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menanggapi wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal perombakan kabinet, pasca deklarasi Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Hasto mengatakan, PDI-P akan sependapat tentang kemungkinan adanya perombakan kabinet. Namun, ia menyerahkan semua proses evaluasi kepada Jokowi.
“Kalau di jajaran kabinet, Pak Presiden yang memegang komando. Jadi, Bapak Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi,” kata Hasto usai gowes bareng kepala daerah se-Jatim dari PDI-P di Balai Kota Surabaya, Sabtu (15/10).
Menurutnya, dalam praktik presidensial, terutama menjelang Pemilu 2024, situasi politik tanah air mengalami kerumitan.
Karena itu, ia menyayangkan sikap politik Partai Nasdem yang memiliki menteri di kabinet mengusung capres 2024 kepada Anies Baswedan. Padahal, calon yang diusung merupakan antitesa dari Presiden Jokowi.
Ia pun menyindir partai Nasdem yang belum apa-apa sudah mendeklarasikan calon untuk dibawa ke Pemilu 2024.
Padahal, konsentrasi Presiden Jokowi dan pemerintah masih tertuju pada pemulihan dan pembenahan di sektor ekonomi.
“Ketika ada partai yang belum-belum sudah mendeklarasikan seorang calon (presiden), terlebih calon tersebut adalah antitesa dari presiden, ini kan menjadi persoalan,” ujar Hasto.
“Sementara kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan perekonomian saat ini,” imbuh dia.
Hasto menyampaikan, PDI-P ingin menunjukkan kepada partai lain dan memberi contoh bahwa kader dan kepala daerah dari PDI-P tidak ada yang berseberangan. Semuanya senapas dengan kebijakan Presiden Jokowi.
“Kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak ada yang antitesa (dengan presiden). Kepala daerah dari PDI Perjuangan justru meramu berbagai keberhasilan dari kepala daerah, termasuk keberhasilan dari Pak Jokowi, kemudian menjadi spirit satu nafas kebijakan, untuk dijalankan oleh para kepala daerah dari PDI-P,” kata Hasto.
Karena itu, kader partai politik manapun yang ditunjuk Jokowi menjadi menteri sudah sepatutnya tunduk sepenuhnya terhadap semua arahan dan kebijakan presiden.
“Karena itulah, menteri, dalam situasi tahun poltik seperti ini, meskipun dari partai politik, harus tunduk sepenuhnya kepada Presiden,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa memang ada rencana perombakan kabinet.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media saat ditanya mengenai rencana reshuffle setelah Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Namun demikian, Jokowi tidak mengungkapkan kapan, bagaimana, dan siapa menteri yang nantinya akan di-reshuffle.
“Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan,” ujar Jokowi dengan singkat saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10). (zis)