Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menonaktifkan sementara 147.545 kartu keluarga (KK) karena petugas tidak menemukan mereka dalam survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kondisi ini membuat puluhan ribu warga belum bisa mengakses layanan publik maupun program bantuan pemerintah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, menyebut jumlah KK nonaktif sempat mencapai 148.537 per 31 Maret 2026. Sejak 1 hingga 17 April 2026, sebanyak 992 KK melakukan konfirmasi tambahan.
“Warga yang sudah klarifikasi akan langsung mengaktifkan kembali status datanya,” ujar Eddy, Minggu (19/4/2026).
Pemkot Surabaya sebelumnya mencatat 181.867 KK nonaktif pada Februari 2026. Hingga pertengahan April, sebanyak 34.322 KK sudah mengonfirmasi data mereka.
Jumlah tersebut menurunkan angka KK nonaktif secara signifikan, meski masih tersisa 147.545 KK yang belum terverifikasi.
Eddy memastikan Pemkot terus memperbarui data secara berkala setiap tiga bulan.
“Kami akan memperbarui data setiap periode. Data April, Mei, Juni akan kami perbarui pada Juli,” jelasnya.
Status nonaktif membuat warga tidak bisa mengurus berbagai layanan publik. Mereka juga tidak bisa mengajukan bantuan, beasiswa, maupun perizinan usaha. “Status nonaktif langsung menghentikan proses pengajuan bantuan ke Pemkot,” tegas Eddy.
Pemkot Surabaya membuka layanan klarifikasi bagi warga terdampak. Warga bisa mengecek status NIK melalui laman resmi Pemkot atau datang langsung ke kantor kelurahan.
Eddy menjelaskan banyak warga tidak berada di alamat saat petugas melakukan pendataan. Sebagian lainnya tinggal di luar kota hingga luar negeri. “Kami minta warga segera klarifikasi agar datanya kembali aktif,” pungkasnya.(r7)
