Surabaya, (DOC) – Sebanyak 22.935 Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya kini resmi terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kartu BPJS tersebut di serahkan secara simbolis oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kepada sejumlah perwakilan di halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (11/9/2024).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot untuk memberikan perlindungan sosial bagi Warga Pelayan Masyarakat melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Kelompok penerima manfaat mencakup berbagai profesi, seperti 300 hafidz, 2.229 modin, 1.595 marbot dan 46 penjaga makam. Di samping itu ada juga 73 pendamping TB, 16 pendamping HIV, 42 pendamping ibu hamil, 4 pendamping ibu hamil TB, dan 508 petugas makam desa.
Selain itu, profesi lain yang juga tercover antara lain 136 penjaga depo, 135 pemilah sampah di TPS 3R, 18 pemilah sampah B3, 315 Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (PPA), 108 Satgas Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), 1.880 kader Tim Pendamping Keluarga, serta 14.232 pendidik keagamaan.
Selain tercover BPJS Kesehatan, warga Surabaya seperti RT/RW, LPMK, KSH, marbot, dan modin, juga akan di lindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami berusaha memberikan perlindungan bagi mereka saat terjadi kecelakaan kerja sehingga mereka bisa mendapatkan penanganan medis dengan cepat,” ujar Eri.
Menurutnya, selain jaminan kesehatan, para pekerja masyarakat juga mendapatkan perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja.
“Fungsi dari Kampung Madani salah satunya adalah untuk ini. Mereka yang mampu dapat membayar sendiri, sementara yang kurang mampu akan dibantu oleh pemerintah,” tambahnya.
Warga Non-KTP Surabaya
Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak dapat menanggung semua penduduk yang tinggal di Surabaya, terutama warga non-KTP Surabaya. Namun, warga luar Surabaya yang ingin pindah menjadi penduduk Surabaya harus menandatangani pernyataan bahwa mereka tidak akan meminta bantuan dari pemerintah setempat.
“Prioritas kami adalah melindungi warga Surabaya terlebih dahulu. Kami berharap dengan adanya jaminan ini, Warga Pelayan Masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menjalankan tugasnya,” kata Eri.
Saat ini, sebanyak 65.313 Warga Pelayan Masyarakat telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa di antaranya 27.804 Kader Surabaya Hebat (KSH), 3.925 tenaga pendidik PAUD, serta 10.649 ketua RT, RW, dan LPMK. Dengan penambahan 22.935 Warga Pelayan Masyarakat baru-baru ini, jumlah yang tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan kini mencapai lebih dari 83 ribu orang.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga memberikan perlindungan kepada 19.393 Non-ASN. Sehingga, total peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar oleh Pemkot Surabaya mencapai lebih dari 83 ribu orang.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo, memberikan apresiasi kepada Kota Surabaya atas pencapaiannya yang luar biasa. Pemkot Surabaya berhasil memperoleh piagam Penghargaan Pemerintah Daerah Terbaik I dalam kategori Pertumbuhan Universal Coverage Jamsostek untuk segmen penerima upah di Jawa Timur.
“Kami melihat pertumbuhan yang signifikan, dari 61 ribu peserta menjadi lebih dari 83 ribu selama periode 2023-2024. Ini adalah capaian terbaik di Jawa Timur dalam hal coverage penerima upah,” jelas Hadi Purnomo.
Hadi juga mengapresiasi komitmen Wali Kota Eri, sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan yang menyeluruh.
