Surabaya,(DOC) – Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya akan digelar setahun lagi pada 2020 mendatang. Seiring dengan itu, maka masa jabatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga berakhir. Menjelang masa itu, Wali Kota Risma didesak agar mengambil kebijakan melepaskan surat tanah ijo.
Desakan itu disuarakan Persatuan Pemegang Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS). Mereka berharap Risma memberikan kado manis berupa pelepasan tanah surat ijo itu di akhir masa jabatannya. Sebab dengan sudah dua kali menjabat wali kota, Risma tidak bisa mencalonkan atau dicalonkan kembali.
“Bu Risma telah berhasil membangun Surabaya, juga menjadi wali kota tingkat dunia. Ini sangat membanggakan. Namun, itu belum kami anggap tuntas jika belum membebaskan kami dari status surat ijo,” kata juru bicara P2TSIS Endung Sutrisno, Rabu(24/7/2019), usai mendatangi Komisi A DPRD Surabaya.
Endung mengatakan, pihaknya siap mengikuti aturan yang berlaku, asalkan Pemkot Surabaya memberikan peluang kepada warga untuk mengajukan hak milik tanah surat ijo kepada negara. Namun, ia menegaskan, sebetulnya tanah yang sudah ditempati warga puluhan tahun bukan surat ijo. Ia menyatakan status tanah adalah tanah negara.
“Bukan milik siapapun, termasuk Pemkot Surabaya,” tegas Endung.
Menurut dia, warga yang tinggal di lahan surat ijo ini asal usulnya jelas yakni jual beli. Mereka juga memiliki surat yang lengkap. “Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar Pemkot mengaku sebagai asetnya, lha wong PBB (Pajak Bumi Bangunan) masih kami yang bayar?” tanya Endung.
Dijelaskan, bila diakui sebagai asetnya Pemkot Surabaya, berarti warga hanya diwajibkan membayar retribusi. Nyatanya, PBB juga menjadi kewajiban warga. “Ini dua-duanya menjadi tanggung jawab kami,” katanya kembali.
Karena itu, atas nama warga pemegang tanah surat ijo, Endung meminta kepada Risma memberikan kado manis pelepasan tanah surat ijo itu. “Kalau ini bisa dilakukan tentu ini akan menjadi kado manis bagi kami semua,” ujarnya.(robby/r7)