Surabaya,(DOC) – Rencana skema pembiayaan melalui utang yang di ajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya mulai menunjukkan progres nyata.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, mengungkapkan bahwa tahun 2025 ini Pemkot menargetkan realisasi skema utang sebesar Rp 400 hingga Rp 900 miliar.
“Pengajuan kami bertahap. Tahun ini estimasinya sekitar Rp 400 sampai Rp 900 miliar, tergantung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan jumlah terbesar kemungkinan akan terealisasi pada 2026,” ujar Irvan usai rapat dengan Komisi C DPRD Surabaya, Senin(24/2/2025).
Irvan menjelaskan, besaran pembiayaan ini di sesuaikan dengan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pahlawan. Selain itu, waktu untuk memanfaatkan pembiayaan ini juga terbatas.
“Kalau APBD kita kuat dan utang tidak terlalu besar, maka kita bisa lebih leluasa. Tapi karena waktunya hanya sekitar 3-4 bulan di akhir tahun, kemungkinan besar jumlah terbesar baru di realisasikan di 2026,” jelasnya.
Pada tahun 2026, Pemkot Surabaya berencana menggenjot berbagai proyek pembangunan, terutama di lingkungan kampung.
“Pak Wali menargetkan agar pada 2026 seluruh kampung sudah tertata rapi. Mulai dari jalan paving, saluran air, penerangan jalan umum (PJU), hingga balai RW, semuanya harus tuntas,” tegasnya.
Alternatif Pembiayaan: Bank atau SMI?
Meskipun menargetkan angka besar, Irvan mengakui bahwa kepastian sumber pinjaman belum final. Saat ini, Pemkot masih bernegosiasi dengan enam bank umum besar serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendapatkan bunga pinjaman paling rendah.
“Kita sedang mencari opsi terbaik melalui SMI atau bank. Mana yang menawarkan bunga paling ringan, itu yang akan kita ambil,” tandasnya.
Selain itu, koordinasi dengan tiga kementerian, yakni Kementerian Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga terus dilakukan. Pemkot memastikan semua dokumen perencanaan, termasuk Feasibility Study (FS), sudah siap.
“Harapannya, saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) diajukan ke DPRD pada Juni-Agustus, kita sudah memiliki skema pembiayaan yang jelas. Ini juga demi mempercepat program prioritas Presiden, Asta Cita, serta mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” pungkasnya.(r7)
