Jakarta,(DOC) – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) versi Putri Khairunnisa, atau akrab disapa Nisa, kembali memicu kontroversi. Mereka menerbitkan surat undangan resmi yang mencantumkan nama Faisal Hamka sebagai Sekretaris Jenderal. Namun, nama tersebut di duga merujuk pada Feisal Hamka, putra dari pengusaha nasional Jusuf Hamka.
Surat undangan itu di tujukan kepada sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan (OKP) nasional untuk menghadiri acara KNPI versi Nisa yang rencananya di gelar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Mantan Ketua OKK DPP KNPI versi Nisa, Ayaturahman, angkat bicara untuk meluruskan kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa penulisan nama “Faisal Hamka” tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menyesatkan publik.
“Nama yang benar adalah Feisal Hamka, bukan Faisal. Selain itu, kami yakin tanda tangan dalam surat itu bukan milik Mas Feisal. Bentuknya jelas berbeda,” ungkap Ayaturahman, Sabtu(2/8/2025).
Menurutnya, tindakan tersebut bukan kesalahan sepele. Sebaliknya, ia menilai pencatutan nama dan tanda tangan sebagai pelanggaran serius yang bisa di kategorikan sebagai pemalsuan dokumen.
Lebih lanjut, Ayaturahman menilai tindakan ini merusak kredibilitas kepengurusan KNPI versi Nisa. Ia bahkan menyebut kepemimpinan Nisa kehilangan legitimasi akibat insiden ini.
“Kalau pencatutan nama seperti ini dibiarkan, maka siapa pun bisa jadi korban berikutnya. Bayangkan kalau nama dan tanda tangan kita digunakan tanpa izin. Ini sangat membahayakan,” tegasnya.
Sebagai tambahan, ia juga menyampaikan bahwa Feisal Hamka sebenarnya telah menyatakan keinginan untuk tidak lagi terlibat dalam struktur KNPI. Namun, Nisa dan kelompoknya tetap mencantumkan nama serta tanda tangannya dalam dokumen resmi.
“Mas Feisal sudah mundur dan ingin menjaga jarak dari KNPI. Tapi namanya tetap di pakai. Ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan,” jelasnya.
Ayaturahman meminta publik dan aparat penegak hukum untuk tidak mengabaikan kasus ini. Menurutnya, organisasi pemuda seperti KNPI harus di jalankan secara transparan dan bermartabat.
“Kita tidak bisa membiarkan organisasi pemuda di jadikan alat tipu-menipu. Ini bukan soal politik semata, tapi soal integritas,” tutupnya.(r7)
