Jakarta,(DOC) – Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan apresiasi tinggi terhadap program “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru”. Program ini secara resmi diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, pada Rabu(6/8/2025) di Jakarta.
Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal, Didik Suhardi, menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru sangat luar biasa dan signifikan. Kami memberi apresiasi setinggi-tingginya,” tegas Didik.
Ia menambahkan bahwa langkah ini juga memperlihatkan adanya pengakuan atas peran penting pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Melalui program ini, pemerintah memberikan tiga jenis dukungan langsung kepada para guru, yaitu:
- Insentif bagi Guru Non-ASN,
- Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk Guru PAUD Nonformal,
- Bantuan Afirmasi Kualifikasi S-1/D-4 melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Didik menjelaskan bahwa pemberian insentif kepada guru non-ASN mencerminkan kemitraan sejati antara pemerintah dan lembaga pendidikan nonformal.
“Pendidikan yang dikelola masyarakat sudah seharusnya mendapat perhatian yang sama. Walaupun masih ada tantangan di daerah, secara nasional ini langkah yang positif,” tambahnya.
Pemerintah Tegaskan Komitmen Melalui Program PHTC
Dalam peluncuran program, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa guru memegang peran sentral dalam proses pendidikan bangsa.
“Guru adalah garda terdepan. Melalui Kado Presiden ini, negara hadir untuk memastikan kompetensi dan kesejahteraan guru terus meningkat,” ujar Mu’ti.
Pemerintah menargetkan sebanyak 12.500 guru akan menerima bantuan afirmasi pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang S-1 atau D-4 melalui program RPL. Program ini menggandeng 112 perguruan tinggi, dengan alokasi dana mencapai Rp37,5 miliar.
Selain itu, sebanyak 341.248 guru non-ASN juga akan menerima insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Pada tahap pertama tahun 2025, insentif tersebut di berikan sekaligus untuk tujuh bulan, sehingga masing-masing guru menerima Rp2,1 juta. Hingga awal Agustus, pencairan insentif telah mencapai lebih dari 85 persen.
Pemerintah juga memberikan BSU untuk 253.407 guru PAUD nonformal, masing-masing sebesar Rp300.000 untuk dua bulan. Total anggaran yang di alokasikan mencapai Rp125 miliar, dan telah ditransfer langsung ke rekening guru.
Menutup pernyataannya, Didik Suhardi menyampaikan harapan agar program ini menjadi bagian dari upaya besar dalam menyiapkan generasi unggul masa depan.
“Pak Menteri sangat memahami bahwa guru merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas dan sumber daya Indonesia. Semoga ini menjadi langkah penting menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.(r7)
