Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa. Salah satu langkah yang di ambil adalah melibatkan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pemeriksaan terhadap makanan sebelum di bagikan.
“Sebelum di bagikan ke anak-anak, makanan di cek dulu oleh tim kecil dari UKS. Kalau baunya tidak enak atau basi, tidak boleh di bagikan,” ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Selasa (30/9/2025).
Selain pemeriksaan langsung, Pemkot juga mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama agar dapur produksi bisa beroperasi.
“Kalau tidak punya SLHS, maka SPPG tidak boleh beroperasi. Itu sudah aturan bakunya,” tegas Wali Kota Eri.
Saat ini, terdapat 13 SPPG aktif di Surabaya, dengan satu unit lainnya masih dalam proses persiapan. Untuk memastikan kelancaran program MBG, Eri meminta percepatan penerbitan SLHS agar semua dapur bisa segera aktif.
“Kita targetkan maksimal dua minggu sertifikat sudah keluar. Karena MBG ini harus tetap jalan sesuai jadwal,” tambahnya.
Koordinasi dengan Provinsi untuk Percepat Sertifikasi
Karena SPPG di klasifikasikan sebagai tipe B, proses penerbitan SLHS menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur. Oleh karena itu, Eri meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
“Teman-teman Dispendik sudah saya minta langsung merapat ke provinsi. Kita ingin dua minggu itu sudah termasuk keluarnya SLHS,” jelasnya.
Untuk memastikan program berjalan dengan aman dan lancar, Pemkot juga menggandeng sejumlah instansi. Di antaranya Badan Gizi Nasional (BGN), Kodim 0830 Surabaya, Polrestabes Surabaya, dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
“Kita akan undang semua pihak dalam waktu dekat untuk menyusun SOP pengantaran MBG,” kata Eri.
Wali Kota Eri juga menyoroti pentingnya pengelolaan limbah makanan dari SPPG. Ia mengingatkan agar limbah tidak di buang sembarangan, terutama jika dapur produksi berada di area permukiman.
“Limbah tidak boleh langsung di buang ke saluran. Harus di tahan dan di kelola dengan baik,” tegasnya. (r6)
