Jakarta (DOC) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono buka suara soal video beredar di media sosial yang menunjukkan bahwa lokasi beberapa Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih dianggap tidak strategis.
Ferry menjelaskan narasi yang viral di media sosial itu merupakan bagian dari kritik publik. Pemerintah, kata dia, terbuka untuk mendengarkan dan melakukan evaluasi.
“Luar biasa kan di era sosial media ya. Mereka sebenarnya maksudnya baik. Dan mereka mengingatkan kita perlu ada yang perlu harus dievaluasi,” kata Ferry, dikutip Kamis (9/7/2026).
“Dan masukan-masukan itu tentu kita akan jadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan untuk melihat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ferry pun menegaskan pemerintah akan mencari solusi terhadap lokasi Kopdes Merah Putih yang menjadi sorotan publik.
“Tapi kan harus dilihat juga. Misalkan yang bangunan, itu kan hanya beberapa dan viral, kita cari solusinya,” ungkap dia.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan laporan masyarakat terkait lokasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dinilai kurang layak, jumlahnya sangat sedikit.
“Kalau jumlahnya saya sudah hitung dari semua masukan masyarakat atau yang ada di media sosial, jumlahnya kurang dari 10 dari 30 ribu yang sedang dibangun,” kata Ferry.
Pernyataan itu disampaikan menyusul beredarnya video di media sosial yang menampilkan sejumlah Kopdes Merah Putih berada di lokasi yang dianggap kurang strategis.
Beberapa unggahan memperlihatkan koperasi dibangun di lereng perbukitan, menghadap area persawahan, berdampingan dengan koperasi lain, hingga berdekatan dengan area pemakaman.
Menurut Ferry, temuan tersebut hanya terjadi pada sebagian kecil lokasi sehingga tidak mencerminkan keseluruhan pelaksanaan program pembangunan Kopdes Merah Putih.
Meski demikian, pemerintah tetap akan menindaklanjuti setiap laporan melalui proses verifikasi dan validasi sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Ia menjelaskan lokasi Kopdes Merah Putih ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah antara masyarakat desa dan pemerintah desa.
Apabila hasil verifikasi menunjukkan lokasi memang kurang sesuai, pemerintah akan kembali bermusyawarah dengan masyarakat dan kepala desa untuk mencari solusi.
“Kami akan pikirkan, kami akan carikan solusinya sekiranya memang itu dianggap kurang,” katanya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan relokasi, Ferry menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan karena masih menunggu hasil verifikasi yang melibatkan kementerian, lembaga terkait, serta pemerintah daerah.
“Nanti kami pikirkan, kami cari solusinya. Tapi itu kan ada proses verifikasi, validasi melibatkan pemerintah, lembaga yang lain juga. Kita akan kembali bermusyawarah dengan masyarakat desa dan kepala desanya juga,” ujarnya. (rd)