Sistem Barcode Dinilai Menyulitkan, Sopir Truk Jatim Desak Pembenahan Sistem

Sistem Barcode Dinilai Menyulitkan, Sopir Truk Jatim Desak Pembenahan Sistem
Aksi supir truk Jatim yang merasa sistem barcode menyulitkan. (Foto: Tangkapan Layar)

Surabaya, (DOC) – Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gabungan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (30/9/2026) siang. Mereka menyuarakan kekecewaan atas sulitnya mendapatkan Bio Solar bersubsidi, padahal armada mereka telah mengantongi izin dan barcode resmi dari pihak berwenang.

Para pengemudi mengeluhkan kenyataan di lapangan yang tidak sesuai dengan janji kemudahan sistem digitalisasi bahan bakar tersebut. Meski sudah menunjukkan barcode, penolakan oleh petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih kerap terjadi.

Bacaan Lainnya

Mamik, seorang sopir towing asal Pati yang melintasi jalur Jawa Timur, mengungkapkan bahwa kendalanya sudah berlangsung cukup lama. Kendaraannya yang berjenis car carrier telah terdaftar secara resmi dalam sistem barcode. Namun, hal itu tidak menjadi jaminan ia bisa langsung mengisi bahan bakar.

“Setiap hendak mengisi Bio Solar, petugas SPBU kerap menolak. Kondisi ini memaksa kami harus mutar-mutar mencari SPBU lain yang mau melayani. Kalau sudah kepepet dan tidak ketemu, mau tidak mau kami beli solar eceran dengan harga lebih mahal,” ujar Mamik.

Nasib serupa dialami oleh Slamet Riyadi, sopir towing lainnya. Ia menegaskan bahwa kemudahan akses bahan bakar merupakan urat nadi operasional para sopir logistik. Penolakan di SPBU sangat merugikan, baik dari segi waktu pengiriman maupun pembengkakan biaya operasional.

“Solar itu kebutuhan utama kami di jalan. Kalau sudah pakai barcode resmi tapi tetap ditolak, lalu fungsinya itu untuk apa?” tegas Slamet.

Melalui aksi ini, para sopir meminta pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan memberikan kejelasan serta pembenahan sistem distribusi Bio Solar bersubsidi.

“Kami berharap sistem barcode benar-benar menjadi alat tepat sasaran, bukan justru menjadi hambatan birokrasi yang menyulitkan para pekerja transportasi darat yang berhak menerima subsidi,” tandasnya.

Pos terkait