Surabaya, (DOC) – Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) menjadi salah satu fokus utama infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027. Untuk menuntaskan proyek strategis tersebut bersama penanganan genangan dan pelebaran jalan, Pemkot Surabaya terus memperkuat dukungan pembiayaan pembangunan.
Langkah ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, saat menyampaikan tanggapan Pemkot atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Surabaya dalam rapat paripurna, Rabu (30/9/2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah.
Lilik menjelaskan bahwa untuk menopang pengerjaan JLLB dan proyek infrastruktur prioritas lainnya, Pemkot Surabaya memanfaatkan skema pembiayaan alternatif dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan tenor hingga Desember 2029. Pembiayaan ini disinergikan dengan alokasi RAPBD 2027 yang dirancang mencapai total Rp12,82 triliun (Rp12.825.566.228.783).
“Pembiayaan alternatif tersebut diarahkan untuk sejumlah proyek infrastruktur prioritas, di antaranya Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran jalan, dan penanganan genangan,” ujar Lilik di hadapan anggota dewan.
Penguatan konektivitas wilayah barat melalui JLLB diyakini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Surabaya yang diproyeksikan tumbuh sebesar 5,84 persen pada 2027, di tengah dinamika geopolitik dan harga energi global.
Dari total RAPBD Rp12,82 triliun, struktur alokasi terdiri atas belanja daerah sebesar Rp12,62 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp197,55 miliar. Pemkot memastikan postur anggaran tetap sehat dan proporsional, di mana alokasi belanja pegawai dijaga sebesar 24,86 persen masih di bawah batas maksimal 30 persen sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Selain fokus menuntaskan kawasan JLLB dan masalah banjir, RAPBD 2027 juga tetap mengawal pelayanan dasar masyarakat. Pemkot berkomitmen mempertahankan akses kesehatan gratis melalui capaian Universal Health Coverage (UHC) serta pembenahan infrastruktur sekolah negeri.
Pada saat yang sama, pengentasan kemiskinan dan penekanan angka pengangguran dilakukan lewat program vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi.
Dukungan pendanaan proyek prioritas ini juga ditopang oleh target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,57 persen melalui optimalisasi PBB, BPHTB, serta digitalisasi data PKB dan BBNKB.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah menyampaikan bahwa detail alokasi anggaran, termasuk keberlanjutan pengerjaan JLLB, akan didalami lebih lanjut di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar).
“Pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 akan dilakukan pada rapat di tingkat komisi. Dilanjutkan dengan menyusun perangkaan dan finalisasi perangkaan pada rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Surabaya,” tutur Laila.
