Surabaya, (DOC) – Anggaran pendidikan Pemkot Surabaya meningkat 22 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 . Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan untuk tahun 2027 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan APBD 2026 yang tercatat sebesar 20 persen.
“Pendidikan ini kan sudah jadi 22 persen, jadi lebih tinggi dari tahun kemarin,” ujar Eri seusai Rapat Paripurna penyampaian Pemandangan Fraksi terhadap RAPBD 2027 di Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (29/9/2026).
Selain sektor pendidikan, alokasi anggaran belanja di sektor kesehatan juga mendapatkan porsi besar hingga mendekati 20 persen. Eri menyampaikan bahwa arah kebijakan anggaran 2027 tetap difokuskan pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Prioritas kita tetap sama, ada pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), serta pengurangan pengangguran terbuka. Kalau ini tertangani, otomatis angka kemiskinan berkurang, pertumbuhan ekonomi naik, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terangkat. Sektor ini juga mencakup penanganan stunting dan gizi buruk,” jelasnya.
Terkait pelaksanaan program bantuan sosial maupun perbaikan Rutilahu, Eri menekankan pentingnya penyusunan skala prioritas yang objektif bersama DPRD Surabaya melalui pembahasan di tingkat komisi.
“Semua saran dan masukan fraksi kita akomodasi. Di pembahasan komisi nanti dituntut transparansi untuk menentukan mana yang harus didahulukan dan siapa yang menerima. Tidak lagi melihat ini konstituen siapa, melainkan duduk bersama melihat prioritas kebutuhan,” tegasnya.
Untuk menjamin efektivitas program pengentasan kemiskinan, Pemkot Surabaya juga terus mendorong pembaruan pendataan desil warga penerima manfaat dengan melibatkan partisipasi aktif warga.
“Perbaikan data desil terus berjalan dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Warga sekitar yang paling tahu kondisi riil di lapangan, sehingga penentuan penerima bantuan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui berita acara resmi,” pungkas Eri.
