Surabaya, (DOC) – Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya pada Jumat (28/8/2026), berubah menjadi panggung kritik pedas terhadap arah pengelolaan keuangan daerah. Fraksi-fraksi dewan secara terbuka mempertanyakan efektivitas penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga potensi kebocoran anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2026.
Kritik tajam salah satunya datang dari Fraksi Gerindra yang menyoroti ketimpangan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp11,13 triliun dengan belanja daerah yang membengkak hingga Rp12,925 triliun. Terlebih, realisasi PAD hingga Triwulan II 2026 tercatat masih mandek di angka 44,97 persen dari target Rp8,199 triliun.
Situasi tersebut kian mengkhawatirkan menyusul anjloknya dana transfer dari pemerintah pusat hingga Rp678 miliar dibanding realisasi 2025.
“Perubahan APBD bukan sekadar formalitas ganti angka. Ini kesempatan mengoreksi program tidak efektif dan memastikan uang rakyat kembali ke rakyat,” tegas Juru Bicara Fraksi Gerindra, Alif Iman Waluyo.
Alif mendesak Pemkot Surabaya tidak mengambil jalan pintas menaikkan beban masyarakat demi menutupi defisit. Pemkot diminta transparan membuka potensi PAD yang menguap serta menindak tegas kebocoran penerimaan.
“Kami mendukung optimalisasi PAD lewat digitalisasi dan penguatan BUMD, tapi jangan dimulahi dengan menambah beban rakyat. Terkait kenaikan belanja modal sebesar Rp101 miliar, jangan cuma mengejar serapan anggaran, kejar manfaatnya!” cetus Alif.
Tak hanya Gerindra, Fraksi PKB turut menelanjangi sektor penerimaan retribusi yang dinilai belum maksimal, terutama dari sektor parkir tepi jalan umum. Juru Bicara Fraksi PKB, Tubagus Lukman Amin, mendesak digitalisasi sistem pembayaran non-tunai (e-parking) diterapkan secara menyeluruh tanpa tebang pilih guna menutup celah kebocoran.
“Penerapan parkir non-tunai harus dimaksimalkan di seluruh titik tepi jalan umum dan benar-benar direalisasikan di lapangan, bukan sekadar wacana,” ujar Tubagus.
PKB juga menuntut Pemkot membeberkan formulasi konkret dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi Surabaya sebesar 5,8 persen melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif.
Menanggapi hujan kritik dari 37 anggota dewan yang hadir, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai memimpin penutupan rapat dengan menegaskan bahwa seluruh catatan, koreksi, dan kecaman fraksi telah diserahkan kepada pihak Pemkot yang diwakili Asisten I, Ahmad Zaini.
Sikap resmi dan jawaban Wali Kota Surabaya atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan tersebut dijadwalkan bakal disampaikan pada rapat paripurna lanjutan, Senin (31/8/2026).
