Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya menemukan fakta mengejutkan saat menggelar Musyawarah Kelurahan (Muskel) hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT).
Banyak warga pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya ternyata tidak lagi berdomisili di Kota Pahlawan.
Temuan ini berpotensi mengganggu akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dan intervensi program pemerintah daerah.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, mengungkapkan bahwa Muskel difokuskan hingga level RT untuk mendapatkan peta data sosial-ekonomi masyarakat secara real-timedan faktual langsung dari lapangan.
“Dalam beberapa minggu ini kami menggelar Muskel hingga tingkat RT untuk memverifikasi kondisi masyarakat secara menyeluruh,” ujar Antiek, Rabu (14/10/2026).
Namun, dari verifikasi langsung tersebut, tim penjangkau menemukan ketidaksesuaian tajam antara data administrasi kependudukan (adminduk) dan kenyataan di lapangan.
“Kami menemukan banyak sekali warga yang secara dokumen ber-KTP Surabaya, tetapi bersangkutan sama sekali tidak berdomisili di Surabaya. Temuan ini sangat memengaruhi Pemkot dalam menentukan dan menyalurkan intervensi bantuan,” tegasnya.
Untuk menyisir ketepatan sasaran bantuan, Pemkot Surabaya mengintegrasikan Muskel dengan aplikasi Perlinsos (Perlindungan Sosial). Aplikasi ini berfungsi menghimpun dan mengolah data lapangan secara terstruktur sebagai variabel utama penentu kelayakan penerima bantuan.
Menanggapi fenomena tersebut, Antiek mengimbau warga yang sudah tidak bertempat tinggal sesuai alamat KTP untuk segera memperbarui data kependudukannya.
Kesesuaian adminduk sangat krusial agar pelayanan publik berjalan optimal dan bantuan Pemkot Surabaya benar-benar jatuh ke tangan warga yang berhak.
“Kami mengimbau masyarakat segera mengurus administrasi sesuai domisili riil. Pembaharuan data ini sangat penting, baik bagi warga itu sendiri dalam mengakses pelayanan maupun bagi Pemkot agar bantuan tepat sasaran,” pungkasnya.
