Surabaya, (DOC) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya meningkatkan intensitas pengawasan administrasi kependudukan secara masif sepanjang tahun.
Tidak sekadar formalitas menjelang Lebaran atau akhir tahun, pengetatan ini menyasar seluruh lapisan hunian mulai dari permukiman warga, rumah kos, kontrakan, hingga apartemen mewah.
Langkah tegas ini diambil demi memastikan kesesuaian antara data faktual (de facto) dan data yuridis (de jure).
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menegaskan bahwa setiap warga pendatang atau yang berpindah alamat di dalam kota wajib melaporkan keberadaannya dalam kurun waktu 1×24 jam kepada pengurus RT/RW setempat.
“Prinsipnya, kita ingin memastikan kesesuaian antara de facto dan de jure, yakni orang yang tinggal di suatu tempat harus sesuai dengan data domisilinya,” ujar Irvan, Senin (9/11/2026).
Sorotan tajam turut diarahkan pada hunian vertikal. Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian Layak, pemilik atau pengelola rumah kos, kontrakan, hingga apartemen diwajibkan melaporkan data penghuni baik WNI maupun Warga Negara Asing (WNA) paling lambat tujuh hari sejak penghuni menempati unit tersebut.
Namun, tingkat kepatuhan pengelola masih memprihatinkan. Dari total 59 apartemen yang telah disurati, tercatat ada 23 apartemen yang belum menyampaikan laporan data penghuni.
Sebagai bentuk peringatan keras, Dispendukcapil telah mengumpulkan para pengelola tersebut di Gedung Siola guna menegakkan aturan pemutakhiran data berkala yang bisa diakses secara digital melalui aplikasi, website, maupun e-mail.
Selain warga lokal dan pendatang, Dispendukcapil juga memperketat pengawasan terhadap WNA di Surabaya bekerja sama dengan Bakesbangpol dan pihak Imigrasi.
Saat ini, tercatat ada 3.008 WNA yang melaporkan keberadaannya, dengan sebaran terbanyak berada di wilayah Surabaya Selatan (1.233 orang) dan Surabaya Barat (978 orang). Pendataan ini krusial untuk mengantisipasi potensi pelanggaran hukum di Kota Pahlawan.
Irvan memperingatkan bahwa warga ber-KTP Surabaya yang terbukti sudah tidak berdomisili di alamat aslinya akan menghadapi proses verifikasi hingga penonaktifan data kependudukan.
Dampaknya langsung terasa pada hak-hak sipil warga. “Konsekuensinya, pelayanan publik yang menjadi hak warga berdasarkan domisili Surabaya tidak bisa diakses,” tegas Irvan.
Kebijakan ini juga mencakup aspek krusial lainnya, termasuk validasi data terkait tanggung jawab nafkah anak dan mantan istri pascaperceraian demi keadilan sosial.
Melalui pengawasan tanpa henti sepanjang tahun ini, Dispendukcapil Surabaya optimistis basis data kependudukan kota akan semakin akurat, sehingga penyaluran pelayanan publik dan program pemerintah dapat tepat sasaran kepada warga yang benar-benar berhak.
