Surabaya, (DOC) – Praktik dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya yang diduga telah mengakar selama puluhan tahun akhirnya terbongkar.
Tidak berhenti pada dua pengemudi truk sampah yang tertangkap tangan, pemeriksaan internal kini menyeret 11 nama baru yang diduga ikut bermain dalam sindikat “kencing” solar tersebut.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pengusutan kasus ini akan dilakukan secara tuntas hingga ke akar-akarnya dan telah dilimpahkan ke ranah pidana korupsi. Ia mengapresiasi langkah Kepala DLH Surabaya, M. Fikser, yang berani membongkar borok lama di instansi tersebut.
“Ini sudah terjadi puluhan tahun, sebelum saya menjadi wali kota pun sudah terjadi. Makanya ketika ada kepala dinas sekarang yang Pak Fikser bisa membongkar ini, saya matur nuwun sanget (berterima kasih banyak). Tugas kita pemerintah ya membersihkan yang seperti ini. Wong itu duitnya rakyat,” tegas Eri, Sabtu (14/11/2026).
Eri meminta pengusutan dilakukan secara menyeluruh melalui aparat penegak hukum (APH) demi membenahi tata kelola pemerintahan dan memastikan uang rakyat tidak lagi dikorupsi.
Kepala DLH Surabaya, M. Fikser, membeberkan bahwa terungkapnya belasan nama baru tersebut bermula dari pemeriksaan awal terhadap dua oknum pengemudi truk sampah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lebih dulu tertangkap basah.
“Dari dua ini kemudian menyebutkan nama 11 orang. Mereka mengaku bukan dia sendiri, tetapi semua. Jadi, ini dengan waktu yang lama,” ungkap Fikser.
Dalam aksinya, para pelaku menyedot solar subsidi dari tangki armada pengangkut sampah yang seharusnya digunakan untuk rute Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ke dalam galon-galon.
Transaksi dilakukan di sekitar area TPS dengan penadah yang berasal dari luar kawasan, untuk kemudian dijual kembali kepada para petani pengguna mesin diesel penyedot air.
Dari pengakuan awal, dua pelaku utama mengaku mengantongi keuntungan rata-rata Rp160 ribu per minggu. Namun, Fikser meyakini angka kerugian negara jauh lebih besar mengingat praktik ini telah berlangsung menahun.
Saat ini, perkara tersebut telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan diarahkan pada jerat tindak pidana korupsi (tipikor) karena menyangkut penyalahgunaan anggaran subsidi negara.
Selain proses pidana, sanksi pemecatan juga tengah diproses oleh badan kepegawaian.
“Yang ditangkap dua orang karena ada bukti, itu kita ajukan proses sanksi berat. Mereka statusnya PPPK, sehingga untuk memecat harus melalui proses administrasi kepegawaian. Mereka sudah diperiksa di badan kepegawaian dan sekarang dipanggil dalam proses di Kejari,” jelas Fikser.
Sebagai langkah pembenahan total agar kasus serupa tidak terulang, DLH Surabaya merombak sistem distribusi BBM bagi 120 armada pengangkut sampah penerima solar subsidi (dari total 300 armada operasional).
DLH kini menerapkan pemantauan berbasis GPS untuk mengukur jarak tempuh dan jumlah ritasi secara presisi.
“Kami sudah menghitung dengan GPS berapa jarak dan dibagi dengan per liter. Jadi, kami sudah tahu kebutuhan mereka itu pasti berapa setiap titik. Akhirnya, kami sudah mengubah semua di internal tentang bagaimana pemberian BBM ke setiap kendaraan,” pungkas Fikser.
