Surabaya, (DOC) – PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda memperketat pengawasan terhadap praktik pemotongan sapi gelonggongan di fasilitas baru RPH Tambak Osowilangun (TOW).
Langkah penertiban ini menjadi syarat krusial dalam pembenahan tata kelola guna mengejar penerbitan sertifikat halal yang ditargetkan rampung pada akhir November 2026.
Direktur Utama RPH Surabaya Perseroda, Fajar Arifianto Isnugroho, menyatakan bahwa relokasi aktivitas pemotongan dari Pegirian ke Tambak Osowilangun menjadi momentum membangun sistem dengan pengawasan ketat.
Dari total 65 jagal yang beroperasi di RPH Tambak Osowilangun, pihaknya mengakui masih menemukan praktik penggelonggongan sapi.
“Ini bukan sekadar sertifikat selembar kertas. Di belakangnya harus ada tanggung jawab. Jangan sampai sertifikat halal sudah keluar, tetapi praktik di lapangan justru tidak menjamin kehalalan,” tegas Fajar dalam seminar bertajuk Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen dalam Praktik Pemotongan Hewan di BG Junction Multifunction Hall, Jumat (13/11/2026).
Sebagai tindak lanjut, RPH Surabaya akan menerapkan seleksi ketat terhadap mitra jagal. Nantinya, fasilitas sertifikat halal hanya diperuntukkan bagi jagal yang tertib, mematuhi prosedur pemotongan, serta bebas dari praktik penggelonggongan.
Proses penertiban dilakukan bertahap mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga pemberian surat peringatan sejak dini sebelum sanksi tegas diberlakukan penuh pasca-Lebaran mendatang.
Bagi jagal yang patuh, kepastian sertifikat halal akan membuka peluang pasokan lebih luas, terutama untuk menyasar sektor hotel, restoran, dan katering (Horeka).
“Target saya, semua pemotongan di RPH bebas dari gelonggongan. Ini bukan hanya soal melarang, tetapi bagaimana jagal diedukasi, pedagang daging juga diedukasi, termasuk masyarakat sebagai konsumen juga harus diedukasi,” ujarnya.
Selain merugikan konsumen akibat kandungan air berlebih pada daging, praktik penggelonggongan juga memicu persaingan usaha yang tidak sehat.
Untuk memutus rantai distribusi daging gelonggongan, RPH Surabaya menggandeng Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya serta Dinas Peternakan Jawa Timur guna mengawasi lalu lintas ternak hingga ke pasar tradisional dan modern.
Fajar menyoroti bahwa banyak pedagang di pasar tradisional mengambil pasokan dari luar kota tanpa pengawasan RPH. Sebagai penanda bagi konsumen, RPH mengoptimalkan pemasangan Papan Mitra RPH di lapak-lapak pedagang.
“Contohnya di Pasar Wonokromo. Dari sekian banyak penjual daging, yang memiliki Papan Mitra RPH hanya 10 pedagang. Selebihnya mengambil pasokan dari Krian dan Sidoarjo. Artinya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai asal daging yang mereka beli,” jelasnya.
Senada dengan langkah tersebut, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Solihin Hasan, menegaskan bahwa penghapusan praktik penggelonggongan merupakan syarat mutlak sebelum sertifikat halal untuk fasilitas RPH Tambak Osowilangun diterbitkan. Perpindahan lokasi dari Pegirian mewajibkan RPH menjalani proses audit ulang secara menyeluruh.
“Kalau sertifikat halal sudah keluar, tetapi ternyata masih ada praktik yang tidak sesuai di lapangan, ini tidak boleh terjadi. Karena itu, perlu langkah komprehensif. Tidak hanya RPH, tetapi juga dukungan pemerintah kota dan dinas terkait,” kata Solihin.
Menurut Solihin, praktik penggelonggongan bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare) dan mengandung unsur penipuan terhadap konsumen.
MUI meminta RPH mendata identitas jagal sejak tahap penerimaan sapi hingga penyembelihan untuk memudahkan penindakan jika ditemukan pelanggaran.
Meski demikian, Solihin meluruskan persepsi masyarakat bahwa daging yang belum bersertifikat halal tidak otomatis berstatus haram.
Sertifikat halal berfungsi sebagai bukti legalitas dan jaminan kepatuhan standar proses. Melalui pengawasan berlapis ini, RPH Surabaya menargetkan seluruh daging yang beredar di masyarakat benar-benar memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
