Skandal KBS Memanas, Muncul Dugaan Janji Tutup Kasus dan Pencatutan Nama Kejaksaan

Skandal KBS Memanas, Muncul Dugaan Janji Tutup Kasus dan Pencatutan Nama Kejaksaan
Surabaya, (DOC) – Penanganan perkara dugaan penyimpangan anggaran di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) kian pelik dan penuh intrik.

Menjelang pemeriksaan empat pejabat internal oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) pada Kamis, (19/11/2026), kuasa hukum mereka melontarkan pengakuan mengejutkan mengenai adanya dugaan permintaan uang, janji penghentian perkara, hingga pencatutan nama institusi kejaksaan oleh oknum tertentu.

Bacaan Lainnya

Empat pejabat yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan tersebut terdiri dari satu anggota Badan Pengawas (Bawas), dua direksi, dan satu Kepala Departemen Keuangan KBS. Mereka diperiksa dalam rangkaian penyidikan yang sebelumnya telah menetapkan mantan Direktur Utama PDTS KBS, Choirul Anwar, sebagai tersangka kasus korupsi dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp10 miliar.

Bongkar Dugaan Pencatutan Nama dan Janji Palsu

Kuasa hukum keempat pejabat KBS, Masbuhin, secara terbuka mengungkapkan bahwa kliennya sempat menjadi sasaran praktik culas yang memanfaatkan situasi krisis di tubuh perusahaan pelat merah tersebut. Menurutnya, terdapat oknum pengacara yang menjanjikan penutupan perkara dengan imbalan sejumlah uang, disertai pencatutan nama Korps Adhyaksa, baik di wilayah Perak maupun di Kejati Jatim.

“Faktanya ada dugaan janji menutup perkara, ada dugaan permintaan uang, ada dugaan pencatutan nama Korps Adhyaksa di Perak dan di Kejati. Kami yakin seyakin-yakinnya semua itu kebohongan,” tegas Masbuhin, Rabu (18/11/2026).

Meski demikian, pihak kuasa hukum menyatakan tidak ingin terjebak dalam polemik saling menghakimi. Mereka memilih menyerahkan sepenuhnya pengusutan dugaan pemerasan dan pencatutan nama tersebut kepada aparat penegak hukum, seraya membuka peluang untuk menempuh jalur hukum lanjutan jika ditemukan unsur tindak pidana lain.

Bantah Nikmati Aliran Dana, Sebut Pencairan untuk Selamatkan Satwa

Di tengah pusaran korupsi yang menjerat eks pimpinan mereka, Masbuhin mati-matian membela keempat kliennya. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu rupiah pun dari dana kas perusahaan yang mengalir ke kantong pribadi anggota Bawas, direksi, maupun Kepala Departemen Keuangan.

Baca Juga:  Ribuan Mahasiswa UPN Veteran Jatim Siap Dorong Ekonomi Surabaya Lewat Inovasi

Menurut penjelasan tim hukum, pencairan dana yang kini dipermasalahkan penyidik terpaksa dilakukan dalam situasi darurat dan krisis. Langkah tersebut diambil semata-mata untuk menyelamatkan operasional kebun binatang, memastikan aktivitas konservasi tetap berjalan, serta menjamin kesejahteraan satwa agar tidak terganggu.

Sebagai bentuk pembuktian atas iktikad baik dan kinerja positif kliennya, Masbuhin membeberkan pencapaian finansial KBS selama periode 2025–2026.

Jajaran pengelola saat ini diklaim berhasil menyetorkan dividen sebesar Rp5.048.479.469 kepada Pemkot Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebuah pencapaian yang disebut-sebut belum pernah terwujud sepanjang rentang tahun 2013 hingga 2024.

Klien Kooperatif dan Apresiasi Kinerja Penyidik

Sejak perkara ini mulai bergulir pada Maret 2026, Masbuhin memastikan bahwa keempat kliennya bersikap sangat kooperatif. Seluruh dokumen pembukuan, bukti transaksi, hingga kronologi peristiwa telah diserahkan secara transparan kepada penyidik.

Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim penyidik Pidsus Kejati Jatim yang dinilai bekerja secara profesional, objektif, dan humanis dalam menggali motif serta aliran dana secara adil.

“Penyidik tidak sekadar melihat permukaan berkas administrasi, tetapi menggali secara mendalam fakta materiil, motif, serta aliran dana secara adil dengan tetap menghormati hak-hak klien kami,” ujar Masbuhin.

Kasus besar yang membayangi KBS ini berawal dari penetapan eks Direktur Utama PDTS KBS, Choirul Anwar, sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2016–2024. Choirul diduga menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara bagi Pemkot Surabaya hingga sekitar Rp10 miliar.

Pos terkait