
Surabaya, (DOC) – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) memasuki babak baru.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengonfirmasi penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) kedua untuk membongkar dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk menelusuri isu aliran dana ke sejumlah anggota DPRD Surabaya.
Kasi Penkum Kejati Jatim, Adnan Sulistiyono, membenarkan bahwa penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) tengah melakukan pengembangan perkara untuk membidik calon tersangka baru.
“Akan ada pengembangan penyidikan untuk tersangka baru. Nanti lebih detailnya akan disampaikan dalam konferensi pers,” kata Adnan, Rabu (18/11/2026).
Meski belum bersedia mengungkap identitas pihak-pihak yang dibidik, sprindik jilid dua ini disebut fokus pada dugaan penyimpangan pengeluaran keuangan KBS periode 2025–2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu pos transaksi yang menjadi sorotan tajam penyidik adalah pembengkakan pembayaran jasa pengacara (lawyer).
Seorang sumber dari internal DPRD Surabaya mengungkapkan, biaya jasa hukum yang semula hanya dianggarkan sekitar Rp100 juta diduga melambung drastis hingga mencapai Rp2,2 miliar.
“Karena adanya satu pembayaran jasa lawyer yang awalnya hanya seratus juta menjadi total dua miliar dua ratus sekian juta,” ungkap sumber tersebut.
Tak hanya soal pembengkakan fee pengacara, sumber itu juga membeberkan adanya dugaan rencana penggunaan dana tersebut untuk menyuap aparat penegak hukum (APH), meski upaya itu diklaim mental karena tidak mendapat respons dari pihak Kejati Jatim.
Isu Pengembalian Dana oleh Anggota Dewan
Pengembangan penyidikan ini juga menyeret nama-nama legislator di DPRD Surabaya. Sejumlah anggota dewan dikabarkan telah dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan terkait dugaan aliran dana dari KBS.
Pasca-pemeriksaan tersebut, muncul kabar adanya forum rapat internal antara oknum anggota DPRD dan jajaran direksi KBS. Dalam pertemuan itu, dibahas wacana pengembalian uang yang diduga sempat diterima dari pihak KBS agar tidak menjadi barang bukti sitaan jaksa.
“Uang-uang itu akan disita oleh Kejaksaan Tinggi, akan digeledah dan disita oleh Kejaksaan Tinggi kalau tidak dikembalikan,” ujar sumber yang sama menirukan pembahasan dalam forum tersebut.
Menanggapi mencuatnya isu aliran dana ke parlemen dan detail materi sprindik kedua ini, Adnan menyatakan pihaknya akan mengecek langsung ke tim penyidik. “Saya konfirmasi dulu ke Pidsus,” pungkasnya.
Sebagai informasi, penerbitan sprindik baru ini merupakan kelanjutan dari penyidikan pertama yang mengusut dugaan korupsi keuangan KBS periode 2016–2024 dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp10,2 miliar.
Dalam kasus awal tersebut, Kejati Jatim telah menetapkan dan menahan mantan Direktur Utama PDTS KBS, Chairul Anwar (CA), sejak 21 Juli 2026. Ia dijerat dengan Pasal 603 subsider Pasal 604 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) juncto UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.





