
Surabaya, (DOC) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Fuad Benardi, berjanji mengawal penuh implementasi Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas Jawa Timur agar benar-benar diterapkan di lapangan, termasuk kewajiban perusahaan merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas.
Tak hanya di level provinsi, ia juga mendorong percepatan pembentukan Perda Disabilitas di tingkat Kota Surabaya. Komitmen itu disampaikan Fuad usai menyerap aspirasi warga dalam agenda reses di Surabaya.
Dalam pertemuan tersebut, ia menerima masukan langsung dari seorang ketua RT yang juga menjabat sebagai Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya mengenai pentingnya realisasi aturan ketenagakerjaan bagi kaum difabel di sektor swasta.
“Provinsi Jawa Timur sudah punya perda disabilitas yang mewajibkan perusahaan menampung pegawai penyandang disabilitas. Ini akan terus kita kawal dan perjuangkan pelaksanaannya di lapangan agar tidak sekadar berhenti di atas kertas regulasi,” tegas Fuad, Jumat (20/11/2026).
Sebagai informasi, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengesahkan Perda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas pada 28 September 2026. Hal tersebut dirancang untuk menjamin aksesibilitas, layanan pendidikan, kesehatan, hingga kesetaraan kesempatan kerja bagi difabel.
Dorong Percepatan Perda di Surabaya
Selain mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap aturan provinsi, Fuad menyoroti kekosongan payung hukum serupa di Kota Pahlawan.
Berdasarkan informasi yang ia terima, draf pengaturan disabilitas Kota Surabaya saat ini masih tertahan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang).
Ia berencana membangun komunikasi lintas sektor, termasuk dengan jajaran Pemerintah Kota Surabaya dan Komisi D DPRD Surabaya, agar regulasi tersebut segera dituntaskan dan selaras dengan Perda Jatim.
“Perda di tingkat kota sangat penting agar pemenuhan hak disabilitas bisa dirasakan lebih dekat oleh warga. Karena informasinya terakhir masih di Bappedalitbang, kita akan komunikasikan bersama supaya prosesnya berlanjut dan nyambung dengan aturan provinsi. Perda ini menyangkut warga seluruh Surabaya, bukan hanya di satu kampung saja,” jelasnya.
Tindak Lanjut Sarana Kampung
Di luar isu inklusi disabilitas, warga setempat juga mengeluhkan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan kampung.
Menanggapi hal itu, Fuad meminta pengurus RW segera menyusun proposal pengajuan resmi agar usulan tersebut dapat diproses secara administratif dan masuk ke dalam program pembangunan pemerintah.
“Untuk permintaan sarana-prasarana kampung, saya sudah minta Pak RW membuat surat pengajuan resmi. Proses administrasi memang butuh waktu untuk masuk ke satu program, tapi dengan dokumen yang jelas, usulan warga bisa lebih cepat ditangani,” pungkasnya.





