Empat Orang Jadi Tersangka Korupsi KBS, Kejati Jatim Ungkap Dugaan Uang Pelicin Rp2,4 Miliar

Kejati Jatim menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Kebun Binatang Surabaya.Surabaya, (DOC) – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS). Perkara ini mencakup tahun anggaran 2025–2026.

Penyidik mengungkap dugaan penggunaan dana perusahaan sebesar Rp2,41 miliar. Dana tersebut diduga untuk mengupayakan penghentian perkara hukum yang sedang ditangani kejaksaan.

Bacaan Lainnya

Namun, uang itu diduga tidak pernah sampai kepada penyidik. Para tersangka justru diduga membuat dokumen kerja sama jasa hukum fiktif dan kuitansi honorarium konsultan hukum palsu untuk menutupi pengeluaran tersebut.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, membenarkan penetapan empat tersangka dalam perkara ini.

“Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan empat orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tahun anggaran 2025 sampai dengan 2026,” kata I Gede Punia Atmaja, Kamis (20/11/2026).

Keempat tersangka berinisial MN, Direktur Keuangan dan SDM PD TS KBS; NW, Direktur Operasional dan Umum; EES, anggota Badan Pengawas PD TS KBS; serta MM, advokat Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Berawal dari Pemeriksaan Kasus Sewa Tenant KBS

Penyidikan mengungkap awal perkara ini pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan KBS menerima panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

NW dan MN kemudian menghubungi EES untuk mencari pendampingan hukum. EES lalu memperkenalkan MM sebagai advokat yang dapat membantu mereka.

Namun, MM diduga menawarkan jasa untuk mengupayakan penghentian perkara di Kejari Tanjung Perak.

MM meminta biaya jasa hukum Rp100 juta. Selain itu, dia juga meminta dana Rp500 juta untuk mengupayakan penghentian perkara.

Baca Juga:  Saksi Kompak Bantah Suap Ganjar, Hakim Ingatkan Ancaman Rompi Oranye

NW dan MN diduga menyetujui permintaan tersebut. Keduanya kemudian mengeluarkan uang dari kas PD TS KBS.

Mereka memerintahkan Sutini selaku Kepala Departemen Keuangan untuk menyerahkan uang melalui EES kepada MM.

“Uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak,” jelas I Gede.

Dana Rp2,41 Miliar Diduga untuk Mengurus Perkara

Pada April 2025, persoalan serupa kembali muncul. Saat itu, Kejati Jatim memeriksa dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS periode 2013–2024.

MM kembali meminta biaya jasa hukum Rp100 juta. Dia juga meminta dana tambahan sebesar Rp995 juta.

NW dan MN kembali menyetujui permintaan tersebut. Penyidik kemudian menemukan total pengeluaran untuk kepentingan itu mencapai Rp2,41 miliar.

Namun, uang tersebut diduga tidak pernah sampai kepada penyidik Kejati Jatim. Proses hukum terhadap perkara yang ditangani kejaksaan juga tetap berjalan.

Para tersangka kemudian diduga membuat sejumlah dokumen fiktif untuk menutupi pengeluaran tersebut.

Dokumen itu meliputi perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, kegiatan peninjauan standar operasional prosedur (SOP) KBS, serta perjanjian kerja sama (PKS). Penyidik menduga kegiatan dalam dokumen tersebut tidak pernah terlaksana.

Selain itu, penyidik menemukan kuitansi pembayaran honorarium konsultan hukum palsu senilai Rp2,41 miliar.

Para tersangka diduga menggunakan dokumen tersebut untuk mengesankan bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang bagi kegiatan yang sah.

Kerugian Negara Mencapai Rp3,27 Miliar

Selain pengeluaran untuk jasa hukum, penyidik juga menemukan transaksi kas lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pada 2025, nilainya mencapai Rp707.775.022. Sementara itu, pengeluaran serupa pada 2026 mencapai Rp152.784.430.

BPKP Perwakilan Jawa Timur kemudian menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Berdasarkan laporan audit tertanggal 11 November 2026, kerugian negara mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.

Kejati Jatim menerapkan sangkaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jaksa juga menyertakan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk sangkaan subsider, Kejati Jatim menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jaksa juga menyertakan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor.

Baca Juga:  Pemprov Jatim–Kejati Teken MoU Pidana Kerja Sosial

Kejati Jatim menahan keempat tersangka di Rumah Tahanan Cabang Kejati Jawa Timur selama 20 hari. Masa penahanan berlaku mulai 19 November hingga 8 Desember 2026. (r7)

Pos terkait