Surabaya,(DOC) – Pemkot Surabaya wajib belajar ke Kota Mojokerto terkait keberadaan sekolah percontohan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI, menjadikan sekolahan di Kota Mojokerto sebagai pilot project untuk program ini.
Kemendikbud RI sendiri kini gencar mencari partner pemerintah kabupaten/kota. Partner yang memiliki komitmen memajukan pendidikan dan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Targetnya, tercapainya delapan standar mutu pendidikan di Indonesia.
Di Jawa Timur, Kota Mojokerto ditunjuk Kemendikbud. Ini bukan hanya yang pertama di Jawa Timur, tapi juga yang pertama di Indonesia sebagai pilot project untuk sekolah percontohan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kememdikbud Hamid Muhammad mengatakan, ini adalah piloting pertama di Indonesia untuk meningkatkan mutu di sekolah-sekolah.
Ada beberapa tahap beberapa sekolah di Kota Mojokerto yang akan menjadi piloting. Di antaranya, empat Sekolah Dasar Negeri (SDN), dua Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan dua Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN). Sehingga nanti diharapkan delapan sekolah itu bisa memberikan imbas peningkatan mutu sekolah kepada sekolah yang ada di sekitarnya.
“Ini rintisan permodelan untuk pemetaan mutu di sekolah,” katanya saat ditemui di kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur di Surabaya, Selasa (14/06/2016) malam.
Selama ini, kata Hamid, hanya ada sekolah-sekolah model. Namun untuk program ini nantinya akan dimasuki tentang mutu sekolah. Ada tiga hal yang ditangani, yakni pendidik dan tenaga kependidikannya; (PTJ), yakni guru dan kepala sekolah. Yang kedua adalah fasilitas belajar mengajar; dan yang ketiga kurikulum pembelajarannya termasuk Kurikulum 2013.
“Yang dilatih ya kalau gurunya masalah substansi, metodologi. Kalau kepseknya manajemen, leadership dan sebagainya,” urainya. Untuk pelatihan ini, dipercayakan kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Kepala LPMP Jatim Bambang Susetyo mengatakan, selain ada pelatihan-pelatihan bagi sekolah yang ditunjuk, juga akan ada evaluasi setiap tiga bulan.
“Kita juga menyiapkan satuan tugas (satgas) penjamin mutu itu. Mereka yang akan melakukan evaluasi. Kalau dalam tiga bulan setelah pelatihan di sekolah itu, berarti program ini tidak jalan. Akan ada tolak ukur sebelum dan sesudah pelatihan seperti apa,” ungkapnya.
Kepala sekolah, guru dan pengawas yang sudah dilatih ini akan diukur. Bagaimana mereka sebelum dan sesudah dilatih. Dari sana bisa diukur bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
“Kalau program ini tidak jalan, akan ada evaluasi lebih lanjut. Namun kita harapkan akan ada perubahan. Karena di sini akan ada pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada anak, guru tidak berat dalam mengajar serta fasilitas sudah disiapkan,” tuturnya.
Untuk Jatim, program ini merupakan pertaruhan. Menurut Bambang, pemerintah pusat juga sangat mendukung Jatim untuk menjadi piloting proyek ini.
Terlebih sarana dan prasarana sangat mendukung. “Makanya kita menunjuk Kota Mojokerto bukan tanpa alasan. Kota Mojokerto kotanya kecil namun memiliki komitmen besar di dunia pendidikan. Sehingga permasalahan di kota itu tidak begitu besar. Lain lagi kalau kota besar seperti Surabaya, permasalahannya sangat kompleks,” jelasnya.
Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus yang ditemui di lokasi yang sama, Kantor LPMP Jatim, mengaku ingin menangkap peluang yang diberikan. Apalagi, Kota Mojokerto tidak memiliki sumber daya alam (SDA). “Yang kita punya hanya sumber daya manusia (SDM). Inilah yang harus kami tingkatkan,” tandasnya.(sp/r7)
Mojokerto Jadi Pilot Project Pendidikan
