Surabaya,(DOC) – Prepcom 3 UN Habitat III, yang diselenggarakan di Surabaya menghasilkan beberapa komitmen dari 193 negara yang tergabung dalam perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni tentang pentingnya pembangunan perkotaan yang terkait dengan urbanisasi, serta perubahan iklim. Sekjen Konferensi UN Habitat III, Joan Clos, usai penutupan prepcom 3 UN Habitat III di Grand City Convex and Mall, Rabu(27/7/2016) mengatakan urbanisasi harus paralel dengan pertemuan di paris sebelumnya yang membahas masalah temperatur yang disepakati abad ini. Dalam beberapa tahun terakhir menurutnya, urbanisasi yang terjadi terlalu banyak mengikis lahan.
“Model urbanisasi harus agar kepadatan perkotaan menjadi lebih baik,” tuturnya
Joan mengungkapkan, tingginya tingkat urbanisasi, karena meningkatnya jumlah penduduk. Banyak warga yang datang ke kota, dan melakukan okupansi lahan di wiliayah tersebut.
“Padahal, kita tak bisa seenaknya mengambil lahan pertanian,” tegasnya
Ia berharap, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus mengambil sikap yang tegas dengan mengularkan kebijakan yang jelas dan normatif serta disertai insentif, guna menciptakan kondisi urbanisasi yang seimbang.
“20 – 30 tahun terakhir banyak lahan untuk pemukiman industri, rekreasi dan keperluan komersial,” paparnya
Dampaknya, hal itu mendorong orang untuk melakukan mobilitas, dengan belanja, bekerja dan sekolah ke kota lainnya. Sempitnya lahan menjadi persoalan, akibat situasi kota yang menjadi begitu padat.
Joan Clos menuturkan, masalah lain yang terjadi di wilayah perkotaan adalah kemiskinan. Untuk itu menurutnya, mereka yang datang ke kota harus mendapatkan pelatihan, kursus dan pendidikan agar mereka mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasalnya, selalu ada migrasi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan di kota.
“Jika kemiskinan dibiarkan akan memicu maslah keamanan, sosial hingga terorisme,” jelasnya.
Tren baru yang berkembang saat ini, para urban butuh diberdayakan atau meningkatkan kapasitasnya. Joal mengakui, untuk menangani maslah urbanisasi membutuhkan anggran yang besar. jika harus dibebankan pada pemerintah saja, tak mungkin. Kareana pemerintah juga harus melakukan efisiensi, meski juga membutuhkan anggran untuk mengatasi urbanisasi itu.
“Dalam new urban agenda ini kita masukkan kecepatan dan pemberdayaan urban development,” paparnya
Joan menambahkan, persoalan lain yang juga membutuhkan solusi adalah keterjangkauan rumah bagi masyarakat. Hal ini menjadi tantangan dalam 20 atahun ke depan. pasalnya, saat ini ada ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan rumah atau hanya sewa.
“Memang tak mudah, tapi harus diatasi dan dibantu oleh pemerintah,” paparnya
Ia mengakui, untuk memecahkan persoalan hunian itu memerlukan peran serta swasta dan semua pihak. Sehingga masalah urbanisasi, penanganamnya bisa berkelanjutan dan baik. Joan menegaskan, semua hal yang dihasilkan di Surabaya dan akan dibawah ke konferensi UN Habitat ke Quito, Equador merupakan komitmen yang kuat atas serangkaian masalah yang ada. (k4/r7 )
Prepcom 3 Hasilkan Keputusan Urbanisasi Kikis Lahan
