Surabaya,(DOC) – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar audiensi bersama Pimpinan Daerah (PD) Aisyiyah Surabaya, Kamis (28/8/2025). Rapat yang di pimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, itu turut di hadiri jajaran organisasi perempuan Muhammadiyah tersebut, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Sosial (Dinsos), dan DP3APPKB.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menjalin sinergi dalam menangani isu-isu strategis di bidang pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial di Kota Pahlawan.
Sekretaris PD Aisyiyah Surabaya, dr. Sofifah, menyampaikan kesiapan organisasinya untuk berkolaborasi secara aktif dengan Pemerintah Kota Surabaya. Ia menuturkan bahwa Aisyiyah telah lama bergerak di berbagai sektor, seperti pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, hingga kampanye kesehatan masyarakat.
“Kami sudah memiliki jaringan TK yang di kelola mandiri. Selain itu, ada program parenting, pemberantasan TBC, pencegahan stunting, dan pernikahan dini. Semua ini sangat memungkinkan di kolaborasikan dengan program pemkot,” jelasnya.
Tak hanya di sektor pendidikan dan kesehatan, Aisyiyah juga membuka peluang kerjasama di bidang kesejahteraan sosial. Menurut dr. Sofifah, organisasi ini selama ini telah mengelola sejumlah panti asuhan dan kegiatan pendampingan lansia secara swadaya. Namun, agar keberlanjutan program bisa terjamin, di butuhkan dukungan formal dari pemerintah.
“Kami punya sumber daya manusia, tapi keterbatasan dana menjadi tantangan. Karena itu, kami berharap bisa menyusun MoU bersama Pemkot agar sinergi ini bisa berkelanjutan,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinsos Surabaya, Arif S., mengapresiasi kontribusi nyata Aisyiyah. Ia menyebut dua panti asuhan Aisyiyah yang berada di Keponsari Baru dan Baratajaya 19 telah mengantongi akreditasi A, sementara beberapa lainnya tengah dalam proses. Dinsos juga telah menyalurkan beasiswa Program Pemuda Tangguh untuk anak-anak binaan Aisyiyah.
“Pemerintah kota sangat terbantu dengan keberadaan Aisyiyah dalam mendampingi kelompok rentan, baik anak yatim maupun lansia. Ini adalah bentuk gotong royong sosial yang perlu terus di perkuat,” ujarnya.
Kiprah Aisyiyah
Dukungan terhadap pembentukan MoU juga di suarakan Anggota Komisi D, dr. Zuhrotul Mar’ah. Ia menilai kiprah Aisyiyah dalam program TB Care dan kader PMO sangat relevan dengan misi Dinkes Surabaya.
“Banyak sekali program Aisyiyah yang nyambung dengan dinas. Maka harus ada payung hukum agar tidak hanya berhenti di forum seperti ini. MoU adalah bentuk komitmen bersama,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, menegaskan pentingnya segera menyusun dokumen MoU resmi antara Pemkot Surabaya dan Aisyiyah. Ia menyarankan agar program kerja Aisyiyah juga di lampirkan sebagai bagian dari rencana sinergi.
“Yang penting bukan soal anggaran hibah, tapi sinergi program. MoU ini akan memberi kekuatan hukum agar kemitraan yang di bangun tidak seremonial. Kita ingin pembangunan Surabaya yang humanis bisa lebih cepat tercapai dengan kolaborasi,” tegasnya.
Audiensi yang berlangsung selama hampir tiga jam ini di tutup dengan semangat optimisme. Semua pihak sepakat bahwa Aisyiyah, dengan akar sosialnya yang kuat, merupakan mitra strategis yang mampu menjawab berbagai tantangan sosial di kota.
Dengan rencana penandatanganan MoU ke depan, Aisyiyah dan Pemerintah Kota Surabaya di harapkan menjadi contoh kolaborasi ideal antara organisasi masyarakat dan pemangku kebijakan. Kolaborasi ini bukan sekadar kemitraan, tapi fondasi kuat untuk membangun Surabaya sebagai kota yang inklusif, sehat, dan berdaya. (r6)
