Yogyakarta (DOC) – Untuk mewujudkan good governance di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Perwakilan BKKBN Jatim mengirimkan Kasubag Umum dan Humas serta Pranata Humas mengikuti Workshop Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kehumasan yang digelar 4-7 November 2018 di Hotel Grand Mercure Yogyakarta.
Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Yenrizal Makmur SP MM menyatakan, pelaksanaan workshop kali ini bertujuaan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, tersusunnya rencana aksi P4GN, tersosialisasinya pengenalan karakteristik tulisan dan tersususnya perumusan angle opini. Selain itu tersusunnya konversi angka kredit JFT Pranata Humas, tersosilisasinya kebijakan dan strategi pelayanan publik dan tersedianya rencana aksi RB Perwakilan BKKBN Provinsi.
‘’Diharapkan setelah dilakukan workshop akan ada perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan adiministrasi pemerintahan yang lebih baik guna meningkatkan kinerja aparatur negara yang profesional, efektif, efesien dan akuntabel,’’ ujarnya.
Menurutnya, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional RPJPN 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Kepala Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi BKKBN telah menuntut setiap kinerja pemerintahan wajib menghadirkan pelayanan yang profesional dan akuntabel.
‘’Jadi kedepan sudah tidak ada lagi pelayanan yang tidak maksimal yang ada hanya Good Governance,’’ tegasnya.(rls/ziz)