Ribuan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Jatim, Tuntut UMP 2027 Ditetapkan Rp3,7 Juta

Ribuan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Jatim, Tuntut UMP 2027 Ditetapkan Rp3,7 Juta
Massa aksi di kantor Gubernur Jatim. (Foto: Ist)

Surabaya, (DOC) – Ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Jumat (20/11/2026) siang.

Massa mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa segera menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3,7 juta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta menemui massa untuk berdialog.

Bacaan Lainnya

Pantauan di lokasi, massa tiba menggunakan iring-iringan truk dan bus yang diparkir di sepanjang sisi Jalan Pahlawan. Kendaraan massa yang memadati badan jalan sempat membuat arus lalu lintas tersendat, memaksa pengendara roda dua maupun roda empat melintas pelan di lajur yang tersisa.

Sambil duduk di depan pagar kantor gubernur, massa membentangkan bendera serta spanduk bertuliskan “Naikkan UMP dan Tetapkan UMSP”. Mereka juga membawa poster tuntutan agar Pemprov Jatim menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp3.929.809.

Di atas truk komando Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), para orator bergantian menyampaikan aspirasi dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian di halaman gedung.

Aksi ini digelar bertepatan dengan tenggat waktu penetapan UMP secara nasional yang jatuh pada besok hari. Para buruh menyoroti langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menetapkan UMP sebesar Rp6,1 juta angka yang dinilai sudah memenuhi 100 persen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sebaliknya, rata-rata upah minimum di Jawa Timur dinilai baru menyentuh sekitar 53 persen dari KHL.

Perwakilan buruh dari FSPMI Jawa Timur, Jazuli, mengkritik pola penetapan UMP Pemprov Jatim selama bertahun-tahun yang dinilai selalu mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terendah. Menurutnya, metode tersebut tidak adil dan bertentangan dengan hasil survei BPS.

“Ternyata selama bertahun-tahun gubernur kita dalam menetapkan UMP itu diambil dari UMK 38 kabupaten/kota yang paling rendah. Ini tidak fair dan tidak dibenarkan oleh BPS. BPS kalau melakukan survei Jawa Timur itu merata di 38 kabupaten/kota, dan hari ini BPS sudah merilis KHL Jawa Timur sebesar Rp3,7 juta,” ujar Jazuli di sela-sela aksi.

Baca Juga:  Program Vaksinasi Gotong Royong Dipercepat Pemkot Surabaya

Ia mendesak gubernur tidak lagi ragu menggunakan data resmi negara tersebut sebagai acuan dasar penetapan upah.

“Harusnya gubernur sudah tidak ragu lagi, harus yakin bahwa UMP Jawa Timur adalah Rp3,7 juta. Kalau gubernur masih tidak menggunakan data BPS, lantas digunakan data apa? Atau bubarkan saja BPS karena sudah mengeluarkan uang banyak untuk melakukan survei tapi tidak dipakai,” tegasnya.

Cegah Disparitas Upah Antardaerah

Jazuli menambahkan, besaran UMP menjadi fondasi krusial karena saat ini Dewan Pengupahan serta para bupati dan wali kota di seluruh Jawa Timur tengah menggodok rekomendasi UMK, yang nilainya tidak boleh berada di bawah UMP.

Jika pola lama terus dipertahankan, buruh khawatir kesenjangan upah antarwilayah di Jawa Timur akan semakin timpang. Saat ini, upah di kawasan Surabaya Raya sudah menyentuh kisaran Rp6 juta, sedangkan daerah seperti Sampang, Banyuwangi, dan Situbondo masih berada di kisaran Rp2,7 juta.

Untuk menekan disparitas tersebut, kalangan buruh mengusulkan skema berbeda bagi penetapan UMK 2027:

Wilayah Ring Satu: Menggunakan formula pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi dan indeks tertentu (alfa), yang diproyeksikan menghasilkan kenaikan sekitar 7 hingga 9 persen.

Luar Ring Satu: Tidak dipaksakan menggunakan persentase kenaikan semata karena nilai dasarnya (basic) dinilai terlalu rendah, melainkan harus disesuaikan terlebih dahulu dengan standar KHL setempat.

Massa berharap Gubernur Jawa Timur bersedia menemui perwakilan buruh untuk membedah data secara objektif dan segera menetapkan UMP pada malam ini juga, menyusul DKI Jakarta serta provinsi lain di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Meski sempat memicu kepadatan lalu lintas di sekitar Jalan Pahlawan, unjuk rasa berlangsung tertib dan damai.

Pos terkait