Lumajang,(DOC) – Tata kelola lingkungan menjadi tantangan serius bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lumajang. Pemerintah daerah mengambil dua langkah kontras: menutup sementara satu unit di Desa Labruk Lor dan mengawal perbaikan fasilitas milik Polres Lumajang.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), menegaskan bahwa misi sosial ini tidak boleh mengorbankan standar sanitasi warga.
Pencemaran di Labruk Lor: Sumur Warga Berwarna Hitam
Pemkab Lumajang menjatuhkan tindakan tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Oda Masa Depan Utama di Desa Labruk Lor. Mulai Senin, 9 Maret 2026, dapur ini resmi berhenti beroperasi untuk sementara waktu.
Langkah ini merespons keluhan langsung dari masyarakat. Ivi, warga terdampak, melaporkan air sumur bor miliknya berubah warna menjadi hitam pekat dan berbau menyengat.
“Kami sudah menerjunkan tim dan memberi saran perbaikan. Namun, pengelola tidak menjalankannya sehingga warga tetap mengeluh. Kami menutup operasional ini sampai mereka memperbaiki instalasi limbah,” tegas Bunda Indah.
Hasil uji laboratorium memperkuat keluhan tersebut. Limbah dapur mengandung kadar COD dan BOD yang sangat tinggi. Angka ini menunjukkan pencemaran organik berat yang merusak kualitas air tanah.
SPPG Polres Lumajang Mulai Benahi IPAL
Kondisi berbeda terjadi pada SPPG milik Polres Lumajang yang bermitra dengan Yayasan Kemala Bhayangkari. Sebelumnya, limbah cair fasilitas ini meluber hingga ke halaman rumah dinas Sekda Lumajang di kawasan Alun-Alun Utara.
Bunda Indah meninjau lokasi tersebut pada Kamis (5/3/2026). Ia memastikan pihak Polres tengah menjalankan rekomendasi teknis dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Beberapa poin pembenahan meliputi:
- Membuat Sumur Resapan: Cara ini mencegah limbah cair menggenangi permukaan tanah.
- Memasang Grease Trap: Alat ini berfungsi menyaring lemak dan sisa minyak dapur.
- Memesan IPAL Pabrikan: Pengelola memesan unit berkapasitas 9 kubik sebagai solusi jangka panjang yang lebih optimal.
“Polres Lumajang sudah menjalankan arahan tim teknis. Sekarang tinggal menunggu pemasangan IPAL agar limbah tidak meluber lagi,” ujar Bupati.
Pemkab Lumajang juga berencana melaporkan temuan ini kepada Badan Gizi Nasional. Evaluasi ini bertujuan menciptakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan limbah yang lebih ketat untuk seluruh dapur program MBG di masa depan.(r7)
