Surabaya,(DOC) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan pentingnya kehati-hatian dalam pembiayaan proyek infrastruktur yang melibatkan hutang dari lembaga alternatif pembiayaan termasuk pihak perbankan.
Ia menyampaikan, bahwa skema hutang Pemkot Surabaya yang kemungkinan cair antara bulan Mei-Juni 2025 mendatang, masih belum banyak di ketahui secara luas oleh semua pihak.
“Kolektif mungkin belum ada sikap. Tapi untuk informasi terkait cairnya skema hutang Pemkot Surabaya pada Mei-Juni, mungkin belum semua pihak mengetahuinya,” ujar Azhar, Selasa(11/3/2025).
Risiko Pembiayaan Proyek Infrastruktur
Lebih lanjut, Azhar mengingatkan bahwa pembiayaan proyek infrastruktur melalui hutang bank memerlukan ketelitian dan kehati-hatian yang cermat. Hal ini mengingat risiko yang terkait dengan proyek, seperti fluktuasi ekonomi global dan nasional, serta perubahan kebijakan terkait Instruksi Presiden (Inpres) penghematan anggaran.
“Risiko yang terkait dengan proyek. Seperti fluktuasi ekonomi global maupun nasional dan perubahan kebijakan terkait Inpres penghematan anggaran harus di identifikasi dan di mitigasi. Ini sangat berpengaruh pada OPD yang masih bergantung pada kementerian terkait,” jelasnya.
Azhar menambahkan, banyak program kementerian pusat yang dulunya di biayai oleh pemerintah pusat kini di serahkan kepada pemerintah kota untuk pendanaannya. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek dan penggunaan dana pinjaman menjadi sangat penting.
“Pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek dan penggunaan dana pinjaman itu sangat penting. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan proyek harus diutamakan,” ujar Azhar.
Dorong Pembiayaan Alternatif untuk Mengurangi Ketergantungan
Selain itu, Azhar juga mengungkapkan pentingnya menggali sumber pembiayaan alternatif di luar hutang bank. Seperti pembiayaan melalui lembaga keuangan non-bank atau kemitraan dengan sektor swasta. Pembiayaan alternatif ini dapat mengurangi ketergantungan pada sumber dana konvensional dan meminimalkan risiko terkait pembiayaan.
“Lembaga alternatif pembiayaan dari sektor non-bank atau kemitraan dengan sektor swasta. Bisa menjadi solusi untuk mendiversifikasi sumber pendanaan dan mengurangi risiko yang ada,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Azhar juga menekankan perlunya kerja sama yang erat. Antara pemerintah eksekutif, legislatif, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan keberhasilan proyek-proyek tersebut. Dengan prinsip kehati-hatian, ia berharap proyek infrastruktur yang di biayai melalui hutang bank atau lembaga alternatif dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Surabaya.
“Dengan prinsip kehati-hatian, diharapkan proyek infrastruktur dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.(r7)