Rapat dengar pendapat (RDP) pembahasan RAPBD 2027. (Foto: Ist)
Surabaya, (DOC) – Komisi C DPRD Kota Surabaya memberikan catatan kritis terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya dalam rapat dengar pendapat (RDP) pembahasan RAPBD 2027, Kamis (22/10/2026).
DPRD menyoroti minimnya fasilitas pendukung penumpang seperti bus stop tanpa atap dan kursi hingga alokasi anggaran transportasi umum yang dinilai masih jauh dari ideal.
Kritik tajam salah satunya datang dari anggota Komisi C DPRD Surabaya, Julia Eva Wati. Ia menyayangkan banyaknya papan rambu bus stop di pinggir jalan yang didirikan tanpa fasilitas pelindung maupun tempat duduk bagi calon penumpang.
“Jangan memasang bus stop kalau belum ada sarana dan prasarananya. Minimal ada tempat duduk dan perlindungan dari panas serta hujan. Kalau masyarakat disuruh menunggu di pinggir jalan tanpa fasilitas, itu tidak elok, tidak layak, dan tidak manusiawi, terutama bagi lansia,” tegas Julia.
Tak hanya persoalan halte, lambatnya ekspansi rute dan minimnya porsi anggaran transportasi umum juga menjadi sorotan utama.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengungkapkan bahwa dari target pengembangan 11 rute, Dishub baru mampu merealisasikan 4 rute hingga saat ini.
Aning menilai ketimpangan ini ironis, mengingat pendapatan di sektor transportasi publik melonjak hingga 200–300 persen. Namun, alokasi anggarannya dalam APBD Surabaya saat ini baru menyentuh angka 2,37 persen.
“Kalau saya rasa, anggarannya jangan cuma 2,37 persen. Naikkan minimal 3,5 persen,” desak Aning.
Ia juga mempertanyakan kejelasan target pengadaan 210 unit armada baru dari 144 armada yang ada saat ini, serta mendesak evaluasi terhadap efisiensi anggaran pengelolaan terminal-terminal yang tidak berfungsi optimal.
Menanggapi cecaran dewan, Kepala Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menjelaskan bahwa pemasangan rambu bus stop dilakukan untuk menandai titik berhenti resmi agar armada tidak berhenti sembarangan.
Ia mengakui fasilitas di wilayah pinggiran masih terbatas pada rambu pemberhentian. Atas masukan dari dewan, Trio berjanji akan merombak dan menyusun ulang perencanaan kebutuhan armada serta rute untuk tahun 2027.
“Kami akan menyusun ulang dan melihat kebutuhan penambahan rute. Untuk 2027, nanti kami susun dan laporkan kembali ke dewan,” pungkas Trio.
