Surabaya,(DOC) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau akrab di panggil Cak Yebe, dukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemkot juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk memastikan program berjalan sesuai standar.
“Secara umum apa yang disyaratkan wali kota sudah tepat. Vendor MBG wajib memiliki SLHS dan di dukung tenaga profesional yang berpengalaman dalam pengolahan makanan,” kata Cak Yebe, Senin (29/9/2025).
Ia menambahkan, tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus bekerja sesuai SOP dan tidak boleh menutup mata jika menemukan pelanggaran di lapangan.
“Fungsi tim SPPI(Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia,red) sebagai pelaksana lapangan harus berintegritas dan independen. Mereka menjadi penggerak utama agar MBG berjalan baik dan sesuai SOP,” tegasnya.
Peran Tim SPPI: Pengawas dan Edukator
Selain memastikan distribusi tepat waktu, tim SPPI juga berperan sebagai pengawas dan edukator. Menurut Cak Yebe, mereka wajib memberikan edukasi gizi kepada masyarakat sekaligus memastikan setiap anak menerima makanan bergizi yang aman.
“SPPI juga menjadi mata dan telinga pemerintah di garis depan, mengawasi sekaligus melaporkan distribusi MBG di sekolah-sekolah,” jelasnya.
Cak Yebe meminta Pemkot Surabaya memperkuat pengawasan sejak awal agar tidak terjadi masalah seperti di daerah lain, di mana program MBG diduga menyebabkan keracunan siswa.
“Pemerintah kota harus belajar dari kejadian di daerah lain. Evaluasi ini penting agar program MBG di Surabaya tidak mubazir dan membawa mudarat,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan keterlibatan puskesmas untuk memantau kesehatan siswa penerima MBG, serta akademisi dari fakultas psikologi untuk memantau perkembangan mental anak.
Uji Coba di SDN Kedurus 1
Cak Yebe menceritakan pengalamannya melakukan uji coba MBG di SDN Kedurus 1 selama sebulan dengan biaya pribadi. Ia melibatkan tenaga medis dan akademisi psikologi untuk memantau 330 siswa.
“Dari pengalaman itu, saya melihat pentingnya kolaborasi dengan akademisi dan dinas terkait. Kunjungan berkala minimal seminggu sekali secara acak bisa menjadi evaluasi progres siswa penerima manfaat,” paparnya.
Menurut Cak Yebe, dugaan keracunan makanan dalam program MBG bisa dipicu banyak faktor. Namun, kunci utama tetap ada pada sistem pengawasan.
“Permasalahan keracunan itu banyak faktor, tapi semuanya kembali ke sistem pengawasan. Itu tanggung jawab penuh tim SPPG dan SPPI,” tegasnya.
Cak Yebe mengajak Pemkot Surabaya dan masyarakat melakukan evaluasi sejak dini agar kejadian serupa tidak terjadi.
“Mumpung durung kedaden nang Suroboyo, ayo di evaluasi bareng. Tidak ada salahnya menerima masukan dari masyarakat demi kebaikan program ini,” pungkasnya.(r7)
